BicaraPlus – Rentetan kecelakaan kapal di Indonesia sepanjang 2026 kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem keselamatan transportasi laut nasional. Mulai dari tenggelamnya KLM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar hingga kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, menunjukkan bahwa persoalan keselamatan pelayaran belum sepenuhnya terselesaikan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi salah satu pihak yang menyoroti kondisi tersebut. Menurutnya, insiden demi insiden yang terus terjadi merupakan sinyal kuat bahwa aspek keselamatan transportasi laut harus menjadi prioritas utama pemerintah, bukan sekadar pelengkap dalam pengembangan konektivitas nasional.
“Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim,” ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah kebakaran KM Mutiara Sentosa II yang melayani rute Surabaya–Makassar mengakibatkan sedikitnya lima penumpang meninggal dunia. Proses pencarian korban pun masih terus berlangsung, sementara pemerintah melakukan validasi data penumpang akibat adanya perbedaan antara manifes kapal dan jumlah penumpang yang ditemukan di lapangan.
Rentetan Tragedi yang Sulit Dianggap Kebetulan
Jika dilihat secara terpisah, setiap kecelakaan memiliki penyebab berbeda. Namun ketika dirangkai dalam satu periode waktu, pola yang muncul menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola keselamatan pelayaran nasional. Pada Juli lalu, KLM Nurul Salsa tenggelam di perairan Kepulauan Selayar. Dugaan sementara mengarah pada kelalaian operasional dan adanya manipulasi manifes penumpang.
Sebelumnya, KM Dharma Kartika IX mengalami insiden di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, yang menyebabkan korban jiwa setelah muatan kendaraan bergeser saat proses bongkar muat. Di Maluku, KM Anaya terbakar akibat dugaan kelalaian dalam penanganan bahan bakar. Sementara di wilayah lain, sejumlah kapal mengalami kecelakaan akibat cuaca buruk maupun gangguan teknis.
Berbagai kejadian tersebut memperlihatkan bahwa kecelakaan kapal di Indonesia bukan hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga persoalan manajemen risiko, kepatuhan terhadap standar keselamatan, hingga lemahnya pengawasan.
Manifes Masih Menjadi Persoalan Klasik
Salah satu persoalan yang kembali mencuat adalah ketidaksesuaian data manifes penumpang. Dalam berbagai kecelakaan kapal beberapa tahun terakhir, perbedaan jumlah penumpang dengan data resmi hampir selalu menjadi temuan utama. Akibatnya, proses evakuasi, pencarian korban, hingga identifikasi penumpang menjadi jauh lebih sulit.
Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi data penumpang belum diterapkan secara optimal di seluruh pelabuhan Indonesia. Padahal, di era transformasi digital, pencatatan manifes secara real-time yang terintegrasi dengan operator kapal, pelabuhan, dan regulator seharusnya mampu meminimalkan kesalahan administrasi sekaligus mempercepat penanganan saat terjadi keadaan darurat.
Indonesia Negara Maritim, Keselamatan Harus Menjadi Prioritas
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ribuan rute pelayaran yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional. Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, kapal laut bukan sekadar moda transportasi, melainkan akses utama menuju layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, hingga pemerintahan.
Karena itu, keselamatan pelayaran seharusnya diposisikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar kewajiban administratif. Setiap kecelakaan tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik serta berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Reformasi Keselamatan Tidak Bisa Ditunda
Puan Maharani menilai evaluasi terhadap operator kapal, pelabuhan, maupun regulator tidak boleh hanya diukur dari kelancaran distribusi logistik atau jumlah penumpang yang dilayani. Menurutnya, indikator keberhasilan transportasi laut harus mencakup kemampuan mencegah kecelakaan, mempercepat penyelamatan korban, dan menurunkan angka fatalitas setiap insiden.
Ia juga mendorong pemerintah menetapkan target nasional penurunan angka kecelakaan transportasi laut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional agar setiap kementerian, regulator, dan operator memiliki ukuran kinerja yang jelas dalam meningkatkan keselamatan masyarakat.
Analisis BicaraPlus: Momentum Membenahi Sistem, Bukan Sekadar Menyalahkan
Rangkaian kecelakaan kapal di Indonesia sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan pelayaran tidak dapat diselesaikan hanya dengan investigasi terhadap satu operator atau satu kapal. Yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut, mulai dari pengawasan kapal, modernisasi teknologi pelabuhan, digitalisasi manifes penumpang, peningkatan kompetensi awak kapal, hingga penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran standar keselamatan.
Indonesia telah berinvestasi besar dalam pembangunan pelabuhan dan konektivitas maritim. Namun, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan budaya keselamatan. Transportasi laut yang cepat memang penting. Akan tetapi, transportasi laut yang aman jauh lebih penting. Sebab, keberhasilan negara maritim tidak hanya diukur dari banyaknya pelabuhan atau kapal yang beroperasi, tetapi dari kemampuan negara memastikan setiap warga dapat melakukan perjalanan dengan selamat hingga tiba di tujuan.
Ketika kecelakaan dengan pola yang sama terus berulang, yang harus dibenahi bukan hanya kapalnya, melainkan keseluruhan sistem yang mengawasinya.
