BicaraPlus – Ketahanan energi nasional kembali menjadi perhatian pemerintah di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi. Dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pertama 2026, pemerintah membahas sejumlah langkah untuk memastikan ketersediaan energi dan BBM nasional tetap terjaga.
Dalam keterangan kepada awak media setelah sidang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa stok BBM dan cadangan nasional berada pada kisaran 18–20 hari.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam strategi pemerintah menjaga ketahanan energi, terutama menghadapi ketidakpastian pasokan energi global. Sebelumnya, Kementerian ESDM juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mengambil langkah antisipatif terhadap dinamika geopolitik global, termasuk dengan menjaga ketersediaan BBM dan memperkuat sumber energi domestik.
Pemerintah Dorong Kemandirian Energi
Selain memastikan ketersediaan BBM, pemerintah mendorong penguatan energi domestik sebagai strategi jangka panjang. Salah satu pembelajaran yang menjadi perhatian adalah implementasi biodiesel B50. Pemerintah melihat pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya dalam negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Arah kebijakan tersebut kemudian dikembangkan melalui rencana penyusunan langkah untuk mendorong penggunaan biofuel, termasuk pengembangan E20 dan E50.
Kementerian ESDM sebelumnya menyampaikan bahwa pengembangan BBM E20 merupakan bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kebutuhan bensin nasional diperkirakan sekitar 40 juta kiloliter per tahun.
Eksplorasi Migas dan Sumur Tua Didorong
Penguatan ketahanan energi juga diarahkan pada peningkatan produksi migas dalam negeri. Pemerintah mendorong eksplorasi terhadap cekungan dan blok-blok migas potensial, sekaligus mengoptimalkan sumur-sumur yang telah ada.
Sumur tua juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah dengan mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya.
Langkah tersebut menjadi penting karena peningkatan produksi migas domestik dapat membantu memperkuat pasokan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri.
Kementerian ESDM sebelumnya telah menempatkan optimalisasi lifting migas, diversifikasi energi melalui B50, serta pengembangan E20 sebagai bagian dari strategi menghadapi risiko energi global.
Kolaborasi Jadi Kunci
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi ke depan.
Kolaborasi tersebut dibutuhkan karena tantangan ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga mencakup investasi, teknologi, regulasi, infrastruktur dan kemampuan produksi dalam negeri.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap proses perizinan lintas sektor agar tidak menjadi hambatan dalam meningkatkan lifting migas, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, penguatan tata kelola sektor energi dan kepastian investasi menjadi faktor penting untuk mendorong eksplorasi serta pengembangan lapangan migas baru.
Ketahanan Energi di Tengah Dinamika Global
Dinamika geopolitik global membuat ketahanan energi menjadi agenda yang semakin strategis. Kementerian ESDM sebelumnya mencatat bahwa gangguan pada jalur perdagangan energi global dapat memberikan tekanan terhadap pasokan dan harga energi, sehingga pemerintah melakukan langkah diversifikasi sumber pasokan serta memperkuat pemanfaatan energi domestik.
Dengan stok BBM yang disebut berada pada kisaran 18–20 hari, pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasokan jangka pendek dan strategi kemandirian energi jangka panjang. Upaya tersebut mencakup penguatan produksi migas, optimalisasi sumber energi domestik, pengembangan bahan bakar nabati, serta peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Agenda ketahanan energi pada akhirnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi dan pemangku kepentingan perlu membangun ruang dialog untuk membahas tantangan sekaligus peluang pengembangan sektor energi nasional. Isu inilah yang menjadi semakin relevan untuk dibahas dalam forum Sarasehan yang akan digelar pada 1 Oktober 2026, sebagai ruang bertukar gagasan dan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan.
