BicaraPlus – Aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Jumat (12/6/2026) kembali menempatkan mahasiswa sebagai salah satu kelompok penekan yang aktif mengawal jalannya pemerintahan. Mengusung tema “Menuju Indonesia Bangkrut”, aksi tersebut menjadi bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Berbeda dengan demonstrasi mahasiswa yang sering berfokus pada isu tertentu, aksi kali ini membawa spektrum tuntutan yang lebih luas, mulai dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga isu demokrasi dan peran militer di ranah sipil.
Tema yang diangkat memang terdengar provokatif. Namun, bagi BEM UI dan mahasiswa, istilah “Menuju Indonesia Bangkrut” bukan semata-mata menggambarkan kondisi fiskal negara, melainkan menjadi simbol peringatan atas berbagai persoalan yang dinilai dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat apabila tidak segera ditangani secara serius.
Lima Tuntutan Mahasiswa BEM UI
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
- Menghentikan pemborosan APBN.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mengevaluasi serta menghentikan program yang dinilai tidak efektif, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.
- Mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
Kelima tuntutan tersebut menunjukkan bahwa fokus BEM UI dan mahasiswa tidak hanya tertuju pada persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola pemerintahan dan kualitas demokrasi. Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami fluktuasi, biaya hidup meningkat, sementara sebagian kelompok masyarakat menilai pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan sehari-hari.
Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Bagi masyarakat, ukuran yang lebih nyata adalah kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dengan harga yang terjangkau serta tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.
Mahasiswa melihat persoalan ini sebagai sinyal bahwa pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kritik terhadap Prioritas Belanja Negara
Salah satu tuntutan yang paling menarik perhatian adalah desakan untuk menghentikan pemborosan APBN. Tuntutan ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin besar.
Dalam perspektif kebijakan publik, perdebatan mengenai prioritas anggaran merupakan hal yang wajar. Pemerintah memiliki kewajiban menjalankan berbagai program strategis nasional, sementara masyarakat berharap dana negara lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan, seperti stabilitas harga, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Aksi BEM UI menunjukkan bahwa sebagian kelompok masyarakat menginginkan evaluasi lebih mendalam terhadap program-program yang menyerap anggaran besar agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan secara luas.
Demokrasi dan Peran Mahasiswa sebagai Pengawas Sosial
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga mengangkat persoalan militerisme di ranah sipil. Isu ini memiliki akar sejarah panjang dalam perjalanan demokrasi Indonesia sejak era reformasi.
Bagi kalangan akademisi dan aktivis, supremasi sipil merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Karena itu, setiap kebijakan yang dianggap berpotensi memperluas keterlibatan institusi militer di sektor sipil sering kali mendapat perhatian khusus dari kelompok mahasiswa.
Dalam konteks tersebut, demonstrasi BEM UI tidak hanya berbicara mengenai harga pangan atau BBM, tetapi juga mengenai bagaimana arah demokrasi Indonesia ke depan.
Tantangan Pemerintah Menjawab Kritik Publik
Aksi mahasiswa sejatinya merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Kritik yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, pembangunan jangka panjang, dan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak.
Karena itu, substansi dari tuntutan mahasiswa perlu dilihat sebagai masukan yang dapat memperkaya diskursus publik, bukan sekadar sebagai bentuk oposisi terhadap pemerintah.
Tuntutan mahasiswa BEM UI dalam aksi “Menuju Indonesia Bangkrut” mencerminkan meningkatnya perhatian generasi muda terhadap persoalan ekonomi, pengelolaan anggaran negara, serta kualitas demokrasi di Indonesia. Terlepas dari perdebatan mengenai isi tuntutan tersebut, aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih memainkan peran penting sebagai pengawas sosial dan penyambung aspirasi masyarakat.
Ke depan, respons pemerintah terhadap berbagai kritik tersebut akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan rakyat.
