BicaraPlus – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pilah sampah nasional. Kekuatan desa adat, banjar, dan budaya gotong royong dinilai menjadi modal penting untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus mendorong ekonomi sirkular.
Pesan tersebut disampaikan Sultan dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertema Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah di Denpasar, Bali, Jumat (25/9/2026). “Kalau Bali mulai memilah, Indonesia harus ikut berbenah. Pemilahan sampah harus menjadi budaya,” ujar Sultan.
Menurut Sultan, Bali memiliki modal sosial yang kuat melalui desa adat, banjar, gotong royong, serta aturan adat seperti awig-awig dan pararem. Kekuatan tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun kedisiplinan masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
Ia menegaskan, paradigma lama pengelolaan sampah dengan pola kumpulkan, angkut, dan buang harus ditinggalkan. Perubahan sistem diperlukan agar sampah tidak terus menjadi persoalan lingkungan, melainkan dapat diolah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. “Sampah tidak harus berakhir menjadi beban. Dengan sistem yang tepat, sampah dapat menjadi nilai, energi, dan lapangan kerja,” tutur Sultan.
Bali Perkuat Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
Persoalan sampah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, kompleksitas persoalan sampah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, pariwisata, teknologi, hingga tingkat kesadaran masyarakat.
Karena itu, Pemprov Bali terus mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi mengurangi, memilah, mengolah, dan hanya menyisakan residu. “Prinsipnya sederhana: desaku lestari tanpa sampah plastik, desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dari sumbernya,” ujar Dewa Made Indra.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Dwi Arbani menambahkan, pengelolaan sampah berbasis sumber terus diperkuat melalui sinergi desa dan kelurahan dengan desa adat. Bali saat ini memiliki 292 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan 962 bank sampah umum yang menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan sampah daerah.
“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Sinergi menjadi kunci untuk mewujudkan Bali yang hijau, bersih, dan indah,” ungkap Dwi Arbani.
Ekonomi Sirkular, Sampah Jadi Sumber Daya
Praktisi pengelolaan sampah dari ecoBali/Waste4Change, Arbi Fuadi Mauldina, menekankan pentingnya mengubah paradigma pengelolaan sampah dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Dalam pendekatan ekonomi linear, sampah cenderung berakhir sebagai limbah. Sementara itu, ekonomi sirkular mendorong pemanfaatan kembali material agar memiliki nilai guna dan mengurangi timbulan sampah.
Menurut Arbi, pemilahan sampah harus dimulai dari sumber, baik rumah tangga, kawasan usaha, maupun industri pariwisata. “Paradigmanya harus berubah, dari sekadar membuang sampah menuju pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan ekonomi sirkular,” ujarnya.
Guru Besar Bidang Pertanian Organik Universitas Udayana Ni Luh Kartini juga menilai desa dan TPS3R perlu diperkuat sebagai pusat pengelolaan sampah. Ia menyebut sekitar 65 persen sampah merupakan sampah organik yang berpotensi diolah menjadi kompos, energi, dan sumber daya produktif bagi sektor pertanian.
“Sampah harus selesai dari sumber. Desa dan TPS3R harus diperkuat agar sampah berubah dari beban menjadi sumber daya dan peluang ekonomi,” kata Kartini.
DPD RI Dorong Tata Kelola Sampah Darat dan Laut
Sultan juga menyoroti persoalan sampah dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, DPD RI mendorong pendekatan pembangunan yang memandang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan ruang.
Menurutnya, sampah dari daratan dapat bermuara ke pesisir dan laut, bahkan berpindah antarpulau. Karena itu, pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai sektor terkait.
Sultan menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan Green Democracy, yakni pembangunan yang memberikan manfaat bagi generasi saat ini tanpa mewariskan beban ekologis kepada generasi mendatang. “Dari Bali kita belajar. Dari daerah kita bergerak. Untuk Indonesia kita membangun,” tegas Sultan.
Dialog Kenegaraan DPD RI tersebut turut dihadiri Anggota DPD RI dari Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, dan I Komang Merta Jiwa.
