BicaraPlus – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026), bukan sekadar pertemuan para tokoh senior kepolisian. Dukungan yang disampaikan para purnawirawan Polri kepada pemerintah membawa pesan penting mengenai arah institusi kepolisian, konsolidasi kelembagaan, dan masa depan penegakan hukum di Indonesia.
Ketua Umum Purnawirawan Polri, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menjalankan kebijakan untuk kepentingan rakyat serta mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk partisipasi para Purnawirawan Polri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman panjang para mantan Kapolri tentu memiliki nilai strategis bagi pemerintah, terutama dalam memberikan perspektif mengenai tantangan dan pembenahan institusi kepolisian.
Namun, dukungan terhadap pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan negara yang lebih besar. Polri bukan instrumen kekuasaan, melainkan institusi negara yang memiliki mandat konstitusional untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.
Di sinilah substansi penting dari pertemuan Hambalang. Dukungan Purnawirawan Polri seharusnya menjadi kekuatan untuk mempercepat reformasi institusi, bukan sekadar memperkuat konsolidasi politik dan kelembagaan.
Reformasi Polri Tidak Boleh Berhenti pada Konsolidasi Elite
Agenda reformasi Polri merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan konsistensi dan keberanian politik. Pemerintah telah memiliki Komisi Percepatan Reformasi Polri yang menyusun rekomendasi pembenahan kelembagaan, regulasi, pengawasan, dan profesionalisme kepolisian.
Hasil kerja komisi tersebut menjadi salah satu pijakan penting untuk membangun Polri yang lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Persoalan kepolisian tidak cukup diselesaikan melalui pergantian pejabat atau penguatan komunikasi antarpimpinan. Pembenahan harus menyentuh budaya organisasi, kualitas pelayanan publik, mekanisme pengawasan, integritas personel, hingga transparansi penanganan perkara.
Pengalaman sepuluh mantan Kapolri yang hadir di Hambalang dapat menjadi modal berharga. Namun, pengalaman tersebut harus diterjemahkan menjadi rekomendasi dan langkah nyata yang menjawab persoalan kepolisian saat ini. Reformasi Polri tidak boleh menjadi agenda internal yang hanya dibicarakan di antara para pemegang kewenangan. Masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembenahan institusi tersebut.
Independensi Hukum Menjadi Taruhan Kepercayaan Publik
Dalam negara demokrasi, kekuatan institusi kepolisian tidak diukur dari kedekatannya dengan pemerintah, melainkan dari kemampuannya menjalankan hukum secara profesional dan tidak diskriminatif.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 28 undang-undang tersebut juga mengatur netralitas anggota Polri dalam kehidupan politik praktis.
Ketentuan ini menegaskan bahwa kepolisian harus menjaga jarak profesional dari kepentingan politik. Loyalitas institusi harus berpijak pada konstitusi dan hukum, bukan pada kepentingan individu maupun kelompok yang sedang memegang kekuasaan.
Pemerintah memang membutuhkan dukungan kepolisian untuk menjaga stabilitas nasional dan melaksanakan kebijakan negara. Namun, dukungan tersebut tidak boleh mengurangi independensi dalam proses penegakan hukum. Justru ketika hubungan pemerintah dan institusi kepolisian semakin kuat, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan harus semakin diperketat.
Pancasila Harus Terwujud dalam Praktik Penegakan Hukum
Pernyataan dukungan purnawirawan Polri yang menekankan penegakan hukum berdasarkan Pancasila memiliki konsekuensi moral dan kelembagaan. Pancasila bukan sekadar dasar negara yang disebut dalam pidato atau pernyataan resmi. Nilai-nilainya harus tercermin dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.
Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi setiap warga negara. Persatuan Indonesia mengharuskan aparat menjaga keutuhan bangsa tanpa menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan diskriminasi. Sementara keadilan sosial menuntut kesetaraan dalam memperoleh perlindungan hukum.
Karena itu, tidak boleh ada hukum yang tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau pengaruh. Prinsip equality before the law harus diwujudkan secara konsisten. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat negara dan aparat penegak hukum.
Keberhasilan penegakan hukum tidak ditentukan oleh banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga oleh keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya.
Kepercayaan Publik Harus Menjadi Prioritas Pembenahan Polri
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi kepolisian. Tanpa kepercayaan publik, kewenangan sebesar apa pun tidak akan cukup untuk membangun legitimasi institusi. Karena itu, berbagai persoalan yang menyangkut integritas aparat, dugaan penyalahgunaan kewenangan, transparansi penyidikan, dan kualitas pelayanan harus ditangani secara serius.
Perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh yang menjadi perhatian publik pada November 2026 juga memperlihatkan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Setiap dugaan pelanggaran harus diproses berdasarkan bukti, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa prasangka maupun perlakuan istimewa.
Pengawasan internal dan eksternal harus berjalan efektif. Setiap anggota kepolisian yang terbukti melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatannya dengan kekuasaan.
Di sinilah reformasi Polri menemukan relevansinya. Pembenahan tidak cukup menghasilkan struktur organisasi dan regulasi baru, tetapi harus melahirkan perubahan perilaku serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Momentum Hambalang Harus Menghasilkan Perubahan Nyata
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Purnawirawan Polri dapat menjadi momentum memperkuat kesinambungan reformasi kepolisian. Pengalaman para Purnawirawan Polri, kepemimpinan pemerintah, serta komitmen Kapolri harus diarahkan pada satu tujuan, yakni membangun institusi kepolisian yang profesional, modern, transparan, dan berintegritas.
Namun, agenda tersebut harus terbuka terhadap evaluasi masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, dan seluruh elemen bangsa. Reformasi Polri tidak boleh hanya menjadi urusan internal institusi karena dampaknya menyangkut hak, keamanan, dan rasa keadilan seluruh warga negara.
Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab memastikan bahwa dukungan para tokoh senior kepolisian menjadi energi untuk memperkuat supremasi hukum, bukan justru menciptakan persepsi bahwa institusi penegak hukum berada dalam orbit kepentingan kekuasaan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pertemuan Hambalang bukan terletak pada besarnya dukungan para purnawirawan kepada Presiden, melainkan pada kontribusinya terhadap pembenahan institusi kepolisian.
Polri yang kuat bukanlah Polri yang dekat dengan kekuasaan, melainkan Polri yang dipercaya rakyat karena profesional, independen dalam menjalankan tugas, dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sebab, supremasi hukum merupakan fondasi negara yang kuat. Pemerintah boleh berganti, kepemimpinan boleh berubah, tetapi komitmen terhadap konstitusi, keadilan, dan kepentingan rakyat tidak boleh berubah.
