BicaraPlus – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, mendorong penguatan perlindungan pesisir melalui penanaman 10 ribu pohon mangrove di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (9/11/2026). Gerakan ini menjadi pengingat bahwa menghadapi ancaman banjir rob, abrasi, dan perubahan iklim, Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur beton, tetapi juga membutuhkan kekuatan ekosistem alami.
Aksi penanaman mangrove tersebut menjadi bagian dari peringatan satu tahun Green Democracy yang digagas DPD RI bersama Green Democracy Institute. Mengusung tema “Menanam Harapan, Merawat Keseimbangan”, kegiatan ini membawa pesan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.
Bagi Jakarta, isu ini memiliki urgensi tersendiri. Kawasan pesisir utara ibu kota menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks, mulai dari banjir rob, abrasi, kenaikan muka air laut hingga penurunan permukaan tanah. Sejumlah kawasan seperti Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Penjaringan, Ancol, Tanjung Priok, Cilincing, dan Marunda menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan pesisir.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan Jakarta membutuhkan pendekatan menyeluruh. Infrastruktur pengendali banjir tetap penting, tetapi pemulihan ekosistem alami seperti mangrove juga harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Sultan Baktiar Najamudin Mangrove Harus Menjadi Gerakan Nyata
Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak boleh berhenti pada wacana. Menurutnya, Green Democracy harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan kolaborasi lintas sektor. “Green Democracy tidak cukup dibicarakan. Ia harus ditanam, dirawat, dan dijaga,” tegas Sultan.
Ia menilai demokrasi dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang sehat tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap memiliki lingkungan hidup yang layak. “Demokrasi dan lingkungan adalah dua sisi dari satu mata uang,” ujarnya.
Pesan tersebut menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab politik dan pembangunan. Negara tidak hanya dituntut menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan sumber daya alam tetap terjaga.
Mangrove, Benteng Alami Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim
Mangrove memiliki fungsi ekologis yang strategis bagi kawasan pesisir. Ekosistem ini mampu meredam energi gelombang, membantu mengurangi abrasi, menjadi habitat berbagai biota laut, serta menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar.
Karena itu, mangrove kerap disebut sebagai benteng alami pesisir. Keberadaannya menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim. Namun, penanaman mangrove tidak bisa dilakukan sekadar mengejar jumlah bibit. Keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh kesesuaian jenis tanaman dengan kondisi kawasan, kualitas habitat, tingkat kelangsungan hidup bibit, serta pemeliharaan jangka panjang.
Dalam konteks Jakarta, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan pengendalian pencemaran, perlindungan kawasan pesisir, dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Dengan demikian, penanaman 10 ribu mangrove yang didorong Sultan bukan sekadar agenda penghijauan, melainkan bagian dari pesan penting tentang perlunya membangun ketahanan lingkungan secara berkelanjutan.
Green Democracy Catat 270 Ribu Bibit Pohon Ditanam
Dalam satu tahun perjalanan Green Democracy, kolaborasi DPD RI dan Green Democracy Institute mencatat sejumlah capaian. Lebih dari 270 ribu bibit pohon telah ditanam. Selain itu, gerakan tersebut telah membersihkan lebih dari 60 kilometer sungai dan kawasan pesisir serta mengumpulkan lebih dari 135 ton sampah.
Gerakan ini juga melibatkan lebih dari 5.000 relawan, 150 mitra komunitas, dan menghubungkan lebih dari 1.300 pelaku UMKM. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa isu lingkungan dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.
Meski demikian, Sultan mengingatkan bahwa perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan masih membutuhkan komitmen jangka panjang. “Perayaan satu tahun ini bukan puncak, melainkan pijakan pertama,” katanya.
Sultan Perkenalkan GREEN 7, Dorong Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
Pada momentum tersebut, Sultan juga memperkenalkan kerangka GREEN 7 sebagai landasan pengembangan Green Democracy. Kerangka ini mencakup tujuh aspek, yaitu Green Governance, Green Representation, Green Environment, Green Economy, Green Nation Building, Green Human Capital, dan Green Future.
Melalui konsep tersebut, Sultan ingin menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan, keterwakilan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, hingga masa depan bangsa.
Ia juga menegaskan bahwa DPD RI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan hijau. Beberapa agenda yang menjadi perhatian antara lain penguatan dukungan fiskal bagi daerah dalam menghadapi perubahan iklim serta penegakan hukum lingkungan.
Peran DPD RI menjadi penting karena setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan lingkungan yang berbeda. Kebijakan pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi daerah agar implementasinya lebih tepat sasaran.
Menjelang Lima Abad Jakarta, Warisan Lingkungan Jadi Tanggung Jawab Bersama
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, turut mengapresiasi perhatian DPD RI melalui gerakan Green Democracy terhadap kelestarian lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa Jakarta akan memasuki usia lima abad pada 2027 mendatang. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab untuk mempertahankan peradaban dan mewariskan kualitas kehidupan yang lebih baik kepada generasi mendatang.
Peringatan lima abad Jakarta seharusnya tidak hanya menjadi perayaan perjalanan sejarah ibu kota, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan kota, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan.
Pada akhirnya, keberhasilan gerakan Green Democracy tidak cukup diukur dari jumlah pohon yang ditanam atau sampah yang dikumpulkan. Lebih jauh, gerakan ini harus mampu mendorong perubahan perilaku, memperkuat kebijakan lingkungan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem.
Sultan berharap Green Democracy berkembang menjadi gerakan nasional yang menghubungkan aspirasi daerah, kebijakan negara, dan partisipasi masyarakat.
“Satu bibit mungkin terlihat kecil. Tetapi bibit yang dijaga bersama akan menjadi hutan, dan kepedulian yang dirawat bersama akan menjadi gerakan,” ungkap Sultan.
Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang mewariskan pohon kepada generasi berikutnya, tetapi juga memastikan mereka masih memiliki ruang hidup yang aman dan berkelanjutan.
