
BicaraPlus – Di ujung barat Pulau Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon menyimpan salah satu kekayaan hayati paling berharga milik Indonesia. Kawasan ini bukan hanya bentang alam dengan hutan tropis dan ekosistem pesisir, tetapi juga rumah terakhir bagi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies langka yang keberadaannya menjadi tanggung jawab konservasi dunia.
Namun, kawasan yang memiliki nilai ekologis luar biasa ini kini berada dalam sorotan setelah munculnya peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada 12 Februari 2026.
Peta tersebut menunjukkan adanya Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan sejauh mana perlindungan ekosistem menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.
Persoalannya bukan semata-mata apakah aktivitas pertambangan telah berlangsung di kawasan konservasi. Pemerintah telah memberikan klarifikasi bahwa kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan dan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan maupun perairan sekitarnya.
Namun, publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan lebih jauh. Apa dasar penetapan wilayah pertambangan tersebut? Bagaimana potensi dampaknya terhadap lingkungan? Dan bagaimana negara menjamin bahwa kepentingan ekonomi tidak mengganggu keberlangsungan habitat terakhir Badak Jawa?
Peta Tambang dan Penjelasan Pemerintah
Kementerian ESDM melalui penjelasannya pada 17 November 2026 menyatakan bahwa kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Wilayah yang menjadi perhatian adalah sebagian perairan laut di sekitar kawasan taman nasional yang masuk dalam WUP.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa proses pengusulan wilayah pertambangan tersebut telah berlangsung sejak 2013. Pemerintah Provinsi Banten sebelumnya mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten.
Proses tersebut berlanjut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Penetapannya kemudian tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017, diperbarui melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, dan kembali ditetapkan melalui keputusan tahun 2026.
ESDM juga menegaskan hingga 17 November 2026 belum menerbitkan izin pertambangan, baik di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun di perairan sekitarnya. Penjelasan tersebut penting untuk meluruskan pemahaman publik. Penetapan Wilayah Pertambangan maupun WUP tidak otomatis berarti kegiatan penambangan dapat langsung dilakukan. Masih terdapat tahapan perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, klarifikasi pemerintah tidak seharusnya menjadi akhir dari diskusi. Justru, masyarakat membutuhkan informasi lebih rinci mengenai koordinat wilayah, dasar teknis penetapan, potensi mineral, serta pertimbangan lingkungan yang mendasarinya.
Keterbukaan informasi menjadi penting karena kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menyangkut kepentingan pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Badak Jawa dan Nilai Konservasi Ujung Kulon

Taman Nasional Ujung Kulon memiliki posisi istimewa dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. UNESCO menetapkannya sebagai Situs Warisan Dunia pada 1991 dengan luas kawasan sekitar 78.525 hektare. Nilai terpenting kawasan ini adalah keberadaan Badak Jawa, satwa yang saat ini hanya diketahui bertahan hidup di alam liar di Ujung Kulon.
Berdasarkan informasi Kementerian Kehutanan pada peringatan Hari Badak Sedunia, 22 September 2025, populasi Badak Jawa diperkirakan berkisar 87–100 individu. Seluruh populasi tersebut berada di Taman Nasional Ujung Kulon.
Pada Januari 2026, kamera jebak tim pemantauan kembali merekam induk Badak Jawa bersama anaknya di Blok Cigenter. Temuan yang diumumkan pada Februari 2026 tersebut menjadi kabar positif bagi upaya konservasi.
Meski demikian, keberhasilan reproduksi tidak berarti ancaman terhadap spesies ini telah berakhir. Populasi yang terbatas dan ketergantungan pada satu kawasan habitat menjadikan perlindungan ekosistem sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang menjadi kebanggaan Indonesia. Keberadaannya merupakan bagian dari kekayaan hayati dunia yang tidak dapat digantikan apabila mengalami kepunahan.
Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kawasan sekitar Ujung Kulon harus mempertimbangkan keterkaitan ekologis secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan batas administratif.
Batas Administratif Tidak Selalu Menjadi Batas Ekologis
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan keterkaitan antara aktivitas di wilayah perairan dengan kondisi ekosistem di sekitarnya.
Dalam perspektif lingkungan hidup, batas administratif kawasan konservasi tidak selalu identik dengan batas dampak ekologis. Aktivitas di wilayah pesisir dan perairan dapat memengaruhi kualitas lingkungan yang lebih luas, bergantung pada lokasi, jenis kegiatan, dan karakteristik ekosistem.
Jika suatu saat terdapat rencana kegiatan pertambangan di wilayah yang berdekatan dengan Ujung Kulon, kajian lingkungan harus memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak. Mulai dari perubahan kualitas air, sedimentasi, gangguan ekosistem pesisir, hingga peningkatan aktivitas manusia.
Hal tersebut bukan berarti dampak-dampak tersebut telah terjadi. Namun, potensi risikonya harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Prinsip kehati-hatian seharusnya menjadi dasar dalam setiap keputusan yang berpotensi bersinggungan dengan kawasan bernilai konservasi tinggi.
Pemerintah tidak cukup hanya memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak berada di dalam batas kawasan taman nasional. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aktivitas di wilayah sekitarnya tidak menimbulkan tekanan ekologis yang dapat mengganggu keberlangsungan habitat Badak Jawa.
Transparansi Data Geologi Perlu Diperkuat
Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan dasar data geologi yang digunakan dalam penetapan wilayah pertambangan. Dalam pemberitaan pada 17 November 2026, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menyampaikan bahwa Badan Geologi belum melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan yang menjadi perhatian tersebut.
Pernyataan ini tidak serta-merta membuktikan bahwa tidak terdapat potensi mineral di wilayah perairan yang masuk dalam WUP. Namun, publik membutuhkan penjelasan mengenai sumber data, lokasi indikasi mineral, metode pemetaan, dan dasar teknis yang digunakan dalam penetapannya.
Apabila penetapan wilayah pertambangan didasarkan pada data geologi regional atau informasi teknis lainnya, pemerintah perlu membuka penjelasan tersebut secara transparan.
Keterbukaan data menjadi penting agar masyarakat dapat memahami urgensi kebijakan, manfaat ekonomi yang diharapkan, serta konsekuensi lingkungan yang perlu diantisipasi.
Tanpa transparansi yang memadai, kebijakan yang seharusnya memberikan kepastian justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Pengalaman Pertambangan Cibaliung Menjadi Konteks Penting
Wilayah Pandeglang juga memiliki sejarah kegiatan pertambangan emas yang dikelola PT Cibaliung Sumberdaya (PT CSD). Keberadaan kegiatan pertambangan tersebut menjadi bagian dari konteks pengelolaan sumber daya mineral di Banten. Namun, lokasi tambang Cibaliung tidak boleh disamakan dengan kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon. Keduanya harus dibedakan berdasarkan koordinat, batas wilayah, dan status hukumnya.
Pengalaman kegiatan pertambangan di wilayah ini seharusnya menjadi pengingat pentingnya pengawasan lingkungan secara konsisten. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan limbah, kualitas air, pemulihan lingkungan, serta kewajiban perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Pengawasan tidak boleh hanya menjadi respons ketika muncul polemik. Ia harus menjadi mekanisme permanen yang transparan dan dapat dievaluasi masyarakat.
Pembangunan Tidak Boleh Mengabaikan Daya Dukung Lingkungan
Indonesia membutuhkan investasi dan pengelolaan sumber daya mineral untuk mendukung pembangunan nasional. Sektor pertambangan memiliki peran dalam penyediaan bahan baku industri, kegiatan ekonomi, dan penerimaan negara. Namun, optimalisasi sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab menjaga lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar meningkatkan nilai ekonomi dari kekayaan alam, melainkan memastikan bahwa pemanfaatannya tidak menghilangkan sumber kehidupan bagi generasi berikutnya.
Dalam konteks Ujung Kulon, pemerintah setidaknya perlu memperhatikan lima hal. Pertama, membuka peta digital dan koordinat resmi wilayah pertambangan agar masyarakat dapat memahami secara akurat hubungan spasial antara WUP, kawasan konservasi, dan wilayah penyangganya.
Kedua, mempublikasikan data geologi dan kajian teknis yang menjadi dasar penetapan wilayah pertambangan, termasuk informasi mengenai potensi mineral yang menjadi pertimbangan. Ketiga, memastikan kajian lingkungan memperhitungkan kemungkinan dampak terhadap ekosistem darat, pesisir, dan laut secara terpadu.
Keempat, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, khususnya sektor energi dan sumber daya mineral, kehutanan, lingkungan hidup, serta Pemerintah Provinsi Banten. Kelima, memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, dan komunitas konservasi dalam proses pengawasan kebijakan.
Langkah tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Sebaliknya, transparansi dan pengawasan yang kuat merupakan prasyarat agar pembangunan dapat berjalan secara bertanggung jawab.
Menjaga Ujung Kulon Adalah Tanggung Jawab Negara
Polemik peta pertambangan di sekitar Ujung Kulon seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam Indonesia.
Pemerintah telah memberikan klarifikasi bahwa kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan dan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan maupun perairan sekitarnya.
Penjelasan ini perlu dihargai sebagai bagian dari keterbukaan informasi. Namun, tanggung jawab negara tidak berhenti pada penegasan batas wilayah dan status perizinan.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang berpotensi bersinggungan dengan kawasan konservasi telah didukung data yang dapat diuji, pertimbangan ekologis yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang transparan.
Badak Jawa merupakan kekayaan hayati yang tidak dapat digantikan oleh nilai ekonomi komoditas apa pun. Kepunahan spesies ini akan menjadi kehilangan permanen bagi Indonesia dan dunia.
Karena itu, Ujung Kulon membutuhkan kepastian perlindungan, bukan sekadar kepastian administratif.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar sumber daya alam yang berhasil dimanfaatkan, tetapi juga dari seberapa bijak negara menjaga kekayaan alam yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Peta pertambangan boleh menjadi instrumen perencanaan ekonomi. Namun, komitmen negara menjaga habitat terakhir Badak Jawa harus tetap menjadi prinsip yang tidak dapat dikompromikan.





