
BicaraPlus – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin merespons dukungan sejumlah senator kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden. Sultan menilai, dukungan tersebut merupakan inisiatif pribadi sejumlah anggota yang memiliki kedekatan komunikasi dan menilai Dasco memiliki perhatian terhadap kepentingan daerah.
Menurut Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, hubungan baik dan persahabatan yang terjalin di lingkungan parlemen menjadi salah satu latar belakang munculnya dukungan tersebut. Ia juga menilai perhatian Dasco terhadap daerah menjadi alasan sejumlah senator menyampaikan apresiasi dan dukungan.
“Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga,” kata Ketua DPD RI kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Meski merespons positif inisiatif tersebut, Sultan menegaskan bahwa dukungan kepada Dasco bukan merupakan sikap resmi maupun keputusan kelembagaan DPD RI. Dukungan itu merupakan ekspresi politik personal sejumlah anggota yang tidak dapat diatasnamakan sebagai keputusan institusi.
Ia menjelaskan, setiap anggota DPD RI memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan politik secara pribadi. Namun, hal tersebut harus dibedakan dari posisi kelembagaan DPD RI yang memiliki mandat konstitusional sebagai representasi daerah. “Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan,” ujar Sultan.
Ketua DPD RI Tegaskan Lembaganya Tidak Memiliki Kewenangan Mengusung Capres-Cawapres
Sultan mengingatkan bahwa kedudukan DPD RI berbeda dengan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun memiliki 152 anggota yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Kewenangan tersebut berada pada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
Sementara itu, DPD RI memiliki mandat untuk memperjuangkan kepentingan daerah melalui fungsi konstitusionalnya, termasuk dalam pembahasan kebijakan terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.
Dengan demikian, dukungan sejumlah senator kepada Sufmi Dasco Ahmad harus dipahami sebagai aspirasi politik personal, bukan representasi sikap resmi DPD RI sebagai lembaga negara.





