Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Dukung Tambahan Anggaran Rp100 Miliar untuk Ibu Kota Provinsi

Ketua DPD RI Sultan Dukung Tambahan Anggaran Rp100 Miliar untuk Ibu Kota Provinsi

BicaraPlus – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah alokasi anggaran bagi pemerintah daerah. Kebijakan tersebut mencakup tambahan Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi serta minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten/kota.

Sultan menilai rencana penambahan anggaran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, tambahan dukungan fiskal dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD RI merespons sambutan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan tambahan alokasi anggaran kepada daerah.

“Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal pada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat pada pembangunan daerah,” ujar Ketua DPD RI melalui keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).

Ketua DPD RI Minta Pemda Prioritaskan Belanja Produktif

Meski menyambut positif rencana penambahan anggaran tersebut, Sultan mengingatkan bahwa dukungan fiskal dari pemerintah pusat harus diikuti dengan perencanaan belanja yang tepat oleh pemerintah daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan rencana penggunaan anggaran yang berorientasi pada belanja modal dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Sultan, tambahan anggaran sebaiknya tidak hanya terserap dalam belanja rutin pemerintahan, tetapi diarahkan pada program pembangunan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang.

“Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah,” tutupnya.

Tambahan Anggaran Daerah Perlu Diikuti Pengawasan

Rencana penambahan anggaran tersebut juga menempatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagai aspek penting. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap program yang dibiayai memiliki sasaran yang jelas, prioritas pembangunan yang terukur, serta manfaat langsung bagi masyarakat.

Belanja modal, seperti pembangunan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, serta sarana pendukung aktivitas ekonomi daerah, dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan.

Dengan demikian, tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas belanja daerah, tetapi juga memperkuat efektivitas pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sikap Sultan tersebut menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola anggaran. Dukungan anggaran perlu berjalan seiring dengan perencanaan yang matang, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagikan