BicaraPlus – Penguatan kapasitas Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penanganan koperasi bermasalah. Sebanyak 58 JFPK dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan Literasi Penanganan Koperasi Bermasalah yang berlangsung pada 11–13 November 2026 di Makassar.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi RI melalui Deputi Bidang Pengawasan Koperasi ini merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya digelar di Badung Jawa Barat. Program tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman, keterampilan teknis, serta kesiapan JFPK dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai persoalan koperasi di daerah.
Penguatan kompetensi ini dinilai semakin relevan di tengah kompleksitas persoalan perkoperasian. Permasalahan tata kelola, kelembagaan, manajemen, keuangan, hingga operasional membutuhkan pengawasan yang profesional, objektif, dan berbasis analisis.
Dalam sambutannya, Mohamad Hidayat, Asisten Deputi Pemeriksaan, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Kementerian Koperasi RI, menekankan pentingnya kemampuan pengawas dalam memahami kondisi koperasi secara menyeluruh. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administratif, tetapi juga perlu melihat praktik pengelolaan, dokumen, serta kesesuaian aktivitas koperasi dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian antara lain penawaran imbal hasil simpanan yang tinggi, pola perekrutan anggota yang tidak sesuai prinsip perkoperasian, serta hubungan keanggotaan yang lebih berorientasi pada aktivitas pinjaman. Kondisi tersebut perlu dicermati melalui pemeriksaan dan analisis yang tepat agar potensi permasalahan dapat diidentifikasi sejak dini.
Perkuat JFPK melalui Praktik dan Studi Kasus
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan dari sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan, jasa keuangan, hukum, dan penanganan koperasi bermasalah.
Materi diawali dengan pembahasan kebijakan pengawasan koperasi di Provinsi Sulawesi Selatan oleh ibu . Selanjutnya, peserta mendapatkan perspektif mengenai praktik pengawasan sektor jasa keuangan dari Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Materi ini memberikan referensi mengenai tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pengumpulan bukti, analisis permasalahan, penyusunan rekomendasi, hingga pemantauan tindak lanjut.
Aspek hukum juga menjadi perhatian melalui materi kepailitan yang disampaikan Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Guru Besar Ahli Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pembahasan ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai aspek hukum yang dapat berkaitan dengan penyelesaian kewajiban koperasi, termasuk mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Selain penguatan aspek pengawasan dan hukum, peserta juga memperoleh pembelajaran dari pengalaman pemulihan koperasi melalui sesi success story yang disampaikan Ruli Riesta Carolina, Bendahara KSP Timur Pratama Indonesia (TPI).
Pengalaman tersebut menjadi referensi praktis bagi peserta untuk memahami bahwa penanganan koperasi bermasalah membutuhkan langkah yang terukur, komitmen pengelola, serta proses penyelesaian yang memperhatikan kepentingan anggota.
Dari Identifikasi Masalah hingga Rekomendasi Penanganan
Pembekalan dilanjutkan oleh Daniel Asnur, Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Utama, melalui materi penanganan koperasi bermasalah, review materi, dan studi kasus.
Pada sesi ini, peserta didorong untuk mengembangkan kemampuan mengidentifikasi persoalan, menelusuri akar penyebab, menyusun rekomendasi, serta menentukan langkah penanganan dan tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi koperasi.
Pendekatan berbasis studi kasus memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi dengan situasi yang mungkin ditemukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di daerah. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi juga diarahkan pada kemampuan mengambil langkah pemeriksaan dan penanganan secara tepat.
Kegiatan dilengkapi dengan pre-test dan post-test untuk melihat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Diskusi interaktif dan pemaparan hasil studi kasus juga menjadi bagian dari proses pembelajaran.
Mendorong Pengawasan Koperasi yang Profesional
Keikutsertaan 58 JFPK dari 13 daerah di Sulawesi Selatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kualitas pengawasan koperasi di tingkat daerah. Kompetensi pengawas menjadi salah satu faktor penting dalam mendeteksi potensi masalah, menganalisis kondisi koperasi, serta mendorong penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Koperasi RI mendorong agar JFPK semakin siap menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Pengawasan yang kuat diharapkan tidak hanya membantu mencegah memburuknya persoalan koperasi, tetapi juga mendukung upaya pemulihan dan perlindungan kepentingan anggota.
Pada akhirnya, penguatan kapasitas JFPK merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem koperasi yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan. Koperasi yang dikelola dengan baik akan memiliki fondasi lebih kuat untuk menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendukung perekonomian masyarakat.
