Bicaraplus – Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Jumlah tersebut disampaikan dalam rapat DPR RI yang digelar pada Rabu, 11 November 2026. Rapat itu menjadi forum penerimaan usulan dari para anggota DPR yang menghendaki agar persoalan tersebut diproses melalui mekanisme konstitusional.
Delapan fraksi yang anggotanya tercatat sebagai pengusul terdiri atas PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Partai Demokrat 18 orang. Totalnya mencapai 120 anggota DPR.
Jumlah tersebut jauh melampaui ketentuan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat, yakni sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Namun, dukungan 120 anggota tidak serta-merta berarti DPR telah memutuskan pemberhentian Wakil Presiden.
Pimpinan rapat menyatakan usulan telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses politik dan konstitusional masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum sampai pada keputusan akhir.
Dari polemik dokumen menuju proses politik di DPR
Dalam penyampaian pandangan, sejumlah pengusul mengaitkan usulan Hak Menyatakan Pendapat dengan polemik dokumen pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjadi bagian dari perdebatan publik.
Sebagian pengusul menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui jalur konstitusional. Perwakilan PKB, misalnya, menyampaikan bahwa usulan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela dan dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Sementara itu, perwakilan PAN menyinggung putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026. Pandangan tersebut menjadi alasan politik dan hukum yang disampaikan oleh pengusul dalam rapat.
Penting dicatat, pernyataan para anggota DPR dalam rapat merupakan argumentasi dan dasar pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur konstitusional tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Angka 120 menjadi sinyal konsolidasi lintas fraksi
Secara politik, dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi hanya menjadi perdebatan di ruang publik atau wacana sejumlah kelompok politik.
Keterlibatan anggota dari berbagai fraksi, termasuk partai-partai yang berada dalam lingkaran koalisi pemerintahan, menjadi perkembangan yang patut dicermati. Namun, tanda tangan anggota DPR tidak otomatis dapat dimaknai sebagai sikap resmi seluruh partai atau fraksi.
Di sinilah kalkulasi politik menjadi penting. Setiap fraksi memiliki kepentingan, pertimbangan, dan batas politik masing-masing. Dukungan pada tahap pengajuan belum tentu identik dengan sikap ketika DPR harus mengambil keputusan dalam tahapan berikutnya.
Bagi pemerintah, perkembangan ini menjadi ujian dalam menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan bahwa persoalan yang menyangkut pejabat negara diselesaikan melalui jalur hukum, bukan semata-mata tekanan politik.
Hak Menyatakan Pendapat bukan keputusan pemakzulan
Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3.
Dalam konteks ini, pengajuan HMP berkaitan dengan dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.
Akan tetapi, prosesnya tidak berhenti pada pengumpulan tanda tangan. Setelah usulan diajukan, DPR harus mengambil keputusan untuk menerima atau menolak usulan tersebut. Apabila diterima, DPR membentuk panitia khusus yang melibatkan seluruh unsur fraksi untuk membahas materi Hak Menyatakan Pendapat.
Jika proses DPR menghasilkan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan konstitusional, mekanisme berikutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi. MK akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan ke MPR. Lembaga tersebut yang memiliki kewenangan mengambil keputusan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Artinya, rapat penerimaan usulan pada 11 November belum menjadi keputusan pemakzulan. Masih terdapat tahapan politik, pemeriksaan hukum, dan pengambilan keputusan oleh lembaga negara yang harus dilalui.
Jika Gibran mundur, mekanismenya berbeda dengan pemakzulan
Perkembangan ini juga perlu dibaca bersama pernyataan Istana sebelumnya mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan Menteri Sekretaris Negara, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dan meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum.
Jika pengunduran diri benar-benar terjadi dan jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong, mekanisme pengisian jabatan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Mekanisme pengisian jabatan yang kosong ini berbeda dengan pemakzulan. Pengunduran diri berhubungan dengan terjadinya kekosongan jabatan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Perbedaan tersebut penting agar publik tidak mencampuradukkan dua jalur konstitusional yang memiliki dasar dan tahapan berbeda.
Demokrasi diuji oleh transparansi dan kepastian hukum
Besarnya jumlah anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat memperlihatkan bahwa dinamika politik dapat bergerak cepat ketika persoalan hukum dan legitimasi jabatan publik menjadi perhatian.
Namun, demokrasi tidak cukup diukur dari banyaknya anggota parlemen yang menandatangani sebuah usulan. Kualitas demokrasi justru diuji dari bagaimana setiap tahapan dijalankan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPR perlu memastikan bahwa argumentasi dan bukti yang diajukan diperiksa secara cermat. Mahkamah Konstitusi harus menjalankan kewenangannya secara independen, sementara MPR harus mengambil keputusan berdasarkan konstitusi apabila proses sampai pada tahap tersebut.
Di sisi lain, pemerintah dituntut menjaga keberlangsungan pemerintahan dan memastikan agenda negara tidak terganggu oleh dinamika politik.
Persoalan ini juga menjadi ujian bagi kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Jika proses berjalan transparan dan berdasarkan hukum, mekanisme konstitusi dapat menjadi jalan penyelesaian yang memperkuat demokrasi. Sebaliknya, jika proses lebih didominasi kepentingan politik jangka pendek, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara berisiko tergerus.
Babak baru yang belum mencapai keputusan akhir
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR menjadi perkembangan signifikan dalam polemik posisi Gibran. Dukungan lintas fraksi menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah memasuki arena politik formal dan berpotensi berlanjut ke proses konstitusional yang lebih panjang.
Namun, angka 120 bukanlah keputusan akhir. Tahapan DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, hingga kemungkinan keputusan MPR tetap menjadi bagian yang harus dilalui sesuai ketentuan UUD 1945.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang menduduki kursi Wakil Presiden. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi ujian bagi konsistensi negara hukum, kedewasaan politik, dan komitmen seluruh lembaga negara dalam menjaga demokrasi Indonesia.
