
BicaraPlus – Tumpang tindih aturan, birokrasi berlapis, dan lemahnya koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan dalam pembentukan peraturan daerah (Perda). Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses legislasi di daerah, tetapi juga berisiko membuat regulasi yang telah disusun tidak efektif diterapkan.
Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mencatat, dari 2.741 usulan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) provinsi sepanjang 2021–2025, hanya 935 usulan atau 34,11 persen yang mencapai tahap fasilitasi.
Data tersebut menjadi perhatian serius karena pembentukan regulasi daerah merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah. Ketika proses legislasi terhambat, pemerintah daerah berpotensi mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi kebijakan yang memiliki kepastian hukum.
Persoalan tersebut dibahas dalam Dialog Nasional BULD DPD RI bertema “Membangun Ekosistem Regulasi Pusat-Daerah: Sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum untuk Perda yang Sahih, Selaras, dan Efektif Dilaksanakan” di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Tumpang Tindih Regulasi Hambat Otonomi Daerah
Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menilai pembentukan Perda masih menghadapi persoalan mendasar. Hasil pemantauan BULD menemukan adanya disharmoni peraturan, tumpang tindih kewenangan, duplikasi proses pemeriksaan, hingga keterbatasan tenaga perancang regulasi di daerah.
Ia bahkan menggambarkan persoalan tersebut sebagai kondisi ketika regulasi yang telah dilahirkan justru tidak dapat dijalankan secara efektif. “Regulasi daerah sering kali berujung pada ironi: Perda yang lahir untuk mati,” ujar GKR Hemas, merujuk pada persoalan yang mengemuka dalam uji publik BULD di Nusa Tenggara Timur.
Menurut GKR Hemas, pembenahan perlu dimulai sejak tahap perencanaan Propemperda. DPD RI melalui BULD telah mengusulkan lima titik perubahan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 untuk memperkuat tindak lanjut rekomendasi pemantauan dan integrasi sistem informasi antarlembaga. Ia berharap setiap regulasi yang dibentuk tidak hanya memenuhi prosedur hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Daerah Minta Proses Harmonisasi Lebih Sederhana
Persoalan harmonisasi regulasi juga dirasakan langsung oleh pemerintah daerah. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyoroti mekanisme konsultasi rancangan Perda dengan kementerian terkait yang berpotensi memperpanjang proses pembentukan regulasi. Konsultasi yang melibatkan beberapa kementerian sekaligus dinilai dapat menambah tahapan birokrasi, terutama ketika belum terdapat keselarasan pedoman dan batas waktu penyelesaian yang jelas.
“Proses fasilitasi dan konsultasi perlu lebih sederhana dengan batas waktu yang jelas. Dukungan paling mendesak dari pusat bukan tambahan pengawasan, tetapi pendampingan dan penguatan kapasitas tenaga perancang di daerah,” ujar Abdullah. Pandangan serupa disampaikan Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi yang mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Ia mendorong penyelarasan pedoman antarkementerian, penyederhanaan harmonisasi, serta penguatan mekanisme penyaluran aspirasi daerah melalui DPD RI.
APKASI juga mendukung adanya penjelasan tertulis paling lama 30 hari terhadap rekomendasi DPD RI yang belum diakomodasi, tanpa menambah tahapan birokrasi. Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan pusat yang cepat, birokrasi berlapis, dan keterbatasan tenaga perancang masih menjadi kendala dalam pembentukan regulasi di tingkat kota.
Kementerian Hukum Harmonisasikan 26.179 Rancangan Perda dan Perkada
Dari sisi pemerintah pusat, Kementerian Hukum mencatat telah mengharmonisasikan 26.179 rancangan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sepanjang 2025–2026. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, menjelaskan bahwa proses tersebut didukung 1.139 tenaga perancang.
Jumlah tersebut terdiri atas 651 perancang di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 488 perancang di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Widyastuti, pemenuhan kebutuhan tenaga perancang menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah. Kementerian Hukum terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.
DPD RI Dorong Reformasi Ekosistem Regulasi

Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N. Liow menegaskan bahwa persoalan pembentukan Perda harus diselesaikan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, hingga pelaksanaan.
Karena itu, forum dialog nasional diharapkan menghasilkan komitmen kelembagaan yang dapat ditindaklanjuti, termasuk memperkuat mekanisme tindak lanjut rekomendasi DPD RI tanpa menambah beban birokrasi pemerintah daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi dialog tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Perda tidak diukur dari banyaknya regulasi yang dihasilkan, melainkan manfaatnya bagi masyarakat.
“Kemendagri tidak ingin mempersulit daerah. Kami terbuka terhadap berbagai masukan untuk menyederhanakan proses dan memperkuat ekosistem pembentukan Perda dan Perkada agar lebih efektif serta dapat dilaksanakan,” tegas Ribka.
Menutup dialog nasional, Wakil Ketua BULD DPD RI Marthin Billa menyampaikan sejumlah agenda pembenahan. Di antaranya revisi Perpres Nomor 87 Tahun 2014, penyederhanaan dan integrasi sistem harmonisasi satu pintu, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemenuhan tenaga perancang di daerah, serta penyelesaian tumpang tindih kebijakan lintas kementerian dan sinkronisasi fiskal.
Regulasi Berkualitas, Kepentingan Masyarakat Harus Diutamakan
Persoalan pembentukan Perda pada akhirnya tidak berhenti pada urusan administratif antarlembaga. Kualitas regulasi memiliki kaitan langsung dengan efektivitas pelayanan publik, kepastian hukum, iklim investasi, dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Aturan yang saling bertentangan dapat menciptakan ketidakpastian bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Sebaliknya, regulasi yang selaras dan dapat diterapkan akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif.
Karena itu, penyederhanaan proses legislasi daerah harus diikuti dengan penguatan kualitas perencanaan, koordinasi antarkementerian, serta keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan.
Catatan BULD DPD RI mengenai rendahnya capaian fasilitasi Propemperda menjadi pengingat bahwa reformasi regulasi tidak cukup hanya dengan memangkas prosedur. Pemerintah juga perlu memastikan setiap aturan memiliki tujuan yang jelas, tidak tumpang tindih, dan benar-benar menjawab persoalan di daerah.
Sebab, ukuran keberhasilan regulasi bukan terletak pada berapa banyak aturan yang diterbitkan, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.





