Ketua DPD RI Dorong Dukungan Fiskal untuk Daerah Terdampak Gempa Flores NTT

Ketua DPD RI Dorong Dukungan Fiskal untuk Daerah Terdampak Gempa Flores NTT

BicaraPlus – Penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan memulihkan fasilitas publik.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin meminta Pemerintah Pusat memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah terdampak gempa. Menurutnya, tambahan anggaran menjadi penting mengingat kapasitas fiskal pemerintah daerah relatif terbatas, sementara kebutuhan penanganan bencana terus berkembang.

Sultan menyampaikan keprihatinan sekaligus dukacita mendalam kepada para korban dan masyarakat yang terdampak gempa bumi di Flores. Ia menilai penanganan bencana tidak cukup berhenti pada tahap evakuasi, tetapi harus segera diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pemulihan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan.

“Dengan ruang fiskal yang relatif sempit, pemerintah daerah setempat tentu sangat membutuhkan tambahan anggaran guna mempercepat proses pemulihan fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi-lokasi pengungsian,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Minggu (16/8).

Gempa Susulan Masih Terjadi

Sultan mengingatkan bahwa situasi di Flores masih membutuhkan kewaspadaan. Aktivitas gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8). BMKG mencatat hingga Senin (17/8) pukul 11.00 WIB telah terjadi 1.624 gempa susulan dengan magnitudo berkisar M1,3 hingga M6,2. Kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah terdampak perlu tetap mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah serta BMKG.

“Yang patut diperhatikan adalah bahwa bencana gempa bumi ini masih berlangsung dengan skala yang lebih kecil dari sebelumnya. Hal ini mendorong BMKG dan pemerintah daerah setempat untuk meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan terkait keselamatan,” kata Sultan.

Gempa utama yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8) pukul 04.58 WIB tersebut telah diperbarui parameternya oleh BMKG menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer. Episenternya berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, NTT.

Peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan setelah gempa tersebut kemudian diakhiri BMKG pada pukul 07.30 WIB. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi gempa susulan.

DPD RI Apresiasi Respons Pemerintah

WhatsApp Image 2026 08 17 at 14.53.39

Sultan mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan evakuasi, pendataan korban, serta mengidentifikasi dampak kerusakan akibat gempa.

Menurut dia, kecepatan respons menjadi faktor penting dalam situasi darurat bencana. Namun, setelah fase tanggap darurat, pemerintah perlu memastikan tersedia dukungan anggaran yang cukup untuk memasuki tahap pemulihan.

BNPB sendiri terus memperkuat penanganan darurat di wilayah Flores. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk menjaga layanan kesehatan setelah RSUD Manggarai terdampak gempa, termasuk pembangunan rumah sakit lapangan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan darurat.

Sultan menilai sinergi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, dan seluruh unsur terkait harus terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Empat Anggota DPD RI Turun ke Flores

DPD RI, kata Sultan, juga terus melakukan koordinasi dengan anggota DPD RI asal NTT yang berada di daerah terdampak. Empat anggota DPD RI asal NTT saat ini melakukan koordinasi sekaligus meninjau langsung kondisi wilayah Flores bagian utara. Kehadiran mereka di lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi penanganan antara daerah dan pemerintah pusat.

“Saat ini, empat anggota DPD RI asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung kondisi di wilayah Flores bagian utara. Seperti biasa, DPD RI secara kelembagaan akan memberikan bantuan kebencanaan kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Sultan.

Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan keadaan darurat, tetapi segera menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara terukur. Bagi Sultan, dukungan fiskal merupakan bagian penting dari proses tersebut. Pemerintah daerah membutuhkan ruang gerak anggaran agar pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan sekaligus mempercepat pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat gempa.

Di tengah masih berlangsungnya aktivitas gempa susulan, koordinasi lintas lembaga dan dukungan anggaran menjadi dua hal penting untuk memastikan masyarakat Flores mendapatkan perlindungan serta pelayanan yang dibutuhkan hingga proses pemulihan berlangsung.

Bagikan