BicaraPlus – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran menyiapkan rancangan undang-undang baru yang akan mengubah total aturan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam kebijakan tersebut, kapal yang terafiliasi dengan Israel dilarang melintas, sementara kapal dari negara lain diwajibkan membayar tarif transit menggunakan mata uang rial Iran. Pemerintah Iran melalui parlemennya tengah menyusun regulasi baru terkait pengelolaan Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis utama distribusi energi dunia. Dalam draft kebijakan tersebut, Iran berencana menerapkan sistem “rezim maritim baru” yang mengatur ketat siapa saja yang boleh melintas di perairan tersebut.
Salah satu poin paling kontroversial adalah larangan total bagi kapal yang memiliki keterkaitan dengan Israel untuk melintasi Selat Hormuz. Selain itu, seluruh kapal asing yang diizinkan melintas akan dikenakan biaya transit yang wajib dibayarkan menggunakan mata uang rial Iran.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi Iran untuk memperkuat kontrol atas jalur perdagangan global sekaligus merespons tekanan geopolitik dari Amerika Serikat dan sekutunya. Iran juga menganggap kebijakan ini sebagai bentuk kompensasi atas kerugian ekonomi akibat sanksi internasional yang selama ini mereka hadapi.
Namun, kebijakan tersebut menuai kritik internasional. Badan maritim PBB menyatakan tidak ada dasar hukum internasional yang membenarkan penarikan tarif pada jalur pelayaran internasional seperti Selat Hormuz.
Di tengah situasi ini, lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan anjlok drastis. Dari yang sebelumnya mencapai lebih dari 100 kapal per hari, kini hanya tersisa segelintir kapal yang berani melintas akibat meningkatnya risiko keamanan dan konflik militer di kawasan tersebut.
Ketegangan semakin meningkat setelah Iran juga melakukan tindakan tegas di laut, termasuk menyita kapal yang diduga memiliki keterkaitan dengan Israel, sebagai bagian dari eskalasi konflik yang lebih luas dengan Amerika Serikat dan sekutunya.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur paling vital di dunia, dilalui sekitar 20% pasokan minyak global. Kebijakan baru Iran ini berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global, terutama dalam sektor energi dan logistik internasional.
