BicaraPlus – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional melalui pengembangan GovTech berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, serta perbaikan kualitas layanan publik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, beserta jajaran DEN di Istana Merdeka, Selasa (9/6/2026).
Usai pertemuan, Luhut menjelaskan bahwa sekitar 80 persen sistem GovTech nasional telah berhasil terkoneksi. Bahkan sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah telah terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi AI.
Menurutnya, integrasi tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi digital Indonesia. Dengan sistem yang saling terhubung, proses verifikasi data, pemantauan layanan publik, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
“Semua data sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Dengan teknologi seperti face recognition, berbagai persoalan administrasi dapat diselesaikan jauh lebih cepat. Ini akan menjadi salah satu fondasi penting pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Luhut.
UMKM Masuk Ekosistem Digital Nasional
Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, GovTech juga akan menjadi instrumen penting dalam pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah menargetkan sekitar 64 juta UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem digital yang terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional. Melalui data yang lebih akurat, pemerintah berharap dapat memperluas basis pajak secara bertahap tanpa menghambat pertumbuhan usaha kecil.
Luhut menilai langkah tersebut berpotensi meningkatkan rasio pajak Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 9 persen menjadi sekitar 12 hingga 13 persen dalam beberapa tahun ke depan.
“Jika seluruh sistem terhubung dengan baik, penerimaan negara akan meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, pemerintah juga dapat menciptakan lebih banyak UMKM baru dan membuka lapangan kerja yang lebih luas,” katanya.
Proyek Percontohan di 42 Daerah
Pengembangan GovTech dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang telah dimiliki pemerintah, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara. Menariknya, sistem tersebut dikembangkan oleh talenta digital dalam negeri.
Saat ini pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari implementasi nasional.
Salah satu daerah yang menjadi contoh keberhasilan adalah Banyuwangi. Hasil dari implementasi di daerah tersebut akan menjadi dasar perluasan sistem secara nasional.
Pemerintah menargetkan seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia sudah terkoneksi dengan platform GovTech pada Oktober 2026 apabila fase uji coba berjalan sesuai rencana.
Digital Single ID untuk Bansos Lebih Tepat Sasaran
Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem Digital Single ID yang ditargetkan mulai hadir pada akhir tahun 2026.
Identitas digital terpadu ini akan memungkinkan pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan berbagai program transfer langsung secara lebih tepat sasaran.
Dengan dukungan AI, data penerima bantuan akan dianalisis secara menyeluruh sehingga potensi salah sasaran maupun kebocoran anggaran dapat diminimalkan.
Pemerintah juga tengah mengkaji perubahan pola subsidi dari subsidi berbasis barang menjadi subsidi langsung kepada penerima manfaat. Langkah tersebut diyakini akan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial sekaligus menghemat anggaran negara.
Menuju Pemerintahan Digital Berbasis AI
Selain membahas GovTech, Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait pengembangan International Financial Center dan skema family office guna meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di tingkat global.
Luhut menegaskan bahwa transformasi digital yang sedang dijalankan merupakan langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data. Dengan jumlah penduduk yang mendekati 300 juta jiwa, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara menyeluruh dalam skala nasional.
“Semua proses nantinya dapat dimonitor melalui sistem yang terintegrasi. Yang membanggakan, sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia sendiri,” tutup Luhut.
