BicaraPlus – Ketidakjelasan HPP tebu kembali menjadi persoalan yang disoroti petani. Di tengah tekanan biaya produksi dan penurunan produktivitas akibat kekeringan, petani juga menghadapi persoalan harga gula, pupuk bersubsidi, serta tata kelola pasokan yang dinilai dapat memengaruhi pendapatan mereka.
Persoalan tersebut disampaikan Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Ada empat isu utama yang dibawa APTRI dalam pertemuan tersebut, yakni kepastian HPP tebu, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula, ketersediaan pupuk bersubsidi, serta stabilitas pasar gula.
Kepastian HPP tebu Menjadi Persoalan Utama
APTRI meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai regulasi HPP tebu. Kepastian harga HPP tebu dinilai penting karena menjadi salah satu dasar bagi petani dalam menentukan keberlanjutan usaha budidaya tebu.
Bagi petani, perubahan harga gula di pasar perlu memiliki keterkaitan dengan harga tebu di tingkat petani. Tanpa kepastian tersebut, kenaikan harga gula tidak otomatis memberikan manfaat yang sebanding kepada petani.
Karena itu, APTRI juga menyoroti kebijakan HET gula. Petani berharap terdapat keseimbangan antara pengaturan harga gula di pasar dengan harga pembelian tebu sehingga rantai usaha pergulaan tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen dan pelaku industri, tetapi juga bagi petani sebagai pemasok bahan baku.
Impor Gula Disoroti Saat Musim Panen
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah tata kelola pasokan gula, terutama ketika memasuki masa panen tebu. Petani meminta pemerintah memastikan masuknya pasokan gula tidak menekan harga di tingkat petani pada saat produksi dalam negeri sedang berlangsung. Isu impor gula pun menjadi bagian dari agenda pengawasan DPR RI.
Cucun mengatakan DPR akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui fungsi pengawasan, termasuk melalui agenda rapat kerja Komisi IV dan Komisi VI DPR RI.
“Besok dijadwalkan ada rapat kerja di Komisi IV dan Komisi VI yang juga mengagendakan Panja pengawasan impor gula,” ujar Cucun.
Ia mengatakan akan mengoordinasikan pembahasan lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan kementerian koordinator.
Selain persoalan kebijakan harga dan pasar, petani juga menghadapi tekanan dari kondisi iklim. Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan tingkat kekeringan yang tinggi berdampak terhadap produktivitas sekaligus meningkatkan biaya operasional.
“Tingkat kekeringan ini menambah beban biaya kita, di samping produksi yang turun. Kebutuhan air ini memerlukan perjuangan,” kata Soemitro.
Kondisi tersebut membuat persoalan kepastian harga menjadi semakin penting bagi petani. Ketika produksi menurun sementara biaya usaha meningkat, perubahan harga jual menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan petani.
DPR Dorong Pembahasan Lintas Sektor
Cucun menyatakan aspirasi petani akan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI. Pembahasan akan melibatkan komisi terkait dan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan terhadap sektor pertanian, perdagangan, serta tata kelola pergulaan.
“Aspirasi ini luar biasa dan kami terima sepenuhnya. Melalui fungsi pengawasan DPR RI, kami akan segera menindaklanjuti hal ini,” ujar Cucun.
Persoalan yang dibawa APTRI menunjukkan bahwa tantangan petani tebu tidak hanya berkaitan dengan produksi. Kepastian harga, kebijakan impor, ketersediaan pupuk, kondisi iklim, dan pengelolaan pasar menjadi rangkaian persoalan yang saling berkaitan dalam menentukan pendapatan petani dan keberlanjutan produksi gula nasional.
