BicaraPlus – Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas meminta tenaga ahli Anggota DPD RI lebih proaktif membaca persoalan daerah sebelum berkembang menjadi isu publik. Menurutnya, kerja komunikasi digital tidak boleh berhenti pada dokumentasi kegiatan, tetapi harus berangkat dari pemahaman terhadap substansi dan aspirasi masyarakat.
“Jangan sampai staf baru mengetahui sebuah isu setelah isu tersebut menjadi viral. Jangan sampai kita baru memahami persoalan setelah masyarakat ramai membicarakannya. Kita harus lebih dahulu membaca, memahami, memantau, dan melaporkan kepada Bapak/Ibu Anggota DPD RI sebagai langkah awal antisipasi,” kata GKR Hemas saat membuka Pelatihan Konten Media Digital “Ngonten Kreatif & Seni Bercerita Digital Melalui Smartphone” bagi tenaga ahli Anggota DPD RI yang tergabung dalam FOKUS DPD RI di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Bukan Sekadar Membuat Konten
GKR Hemas menilai perkembangan media digital membuat tenaga ahli perlu memiliki kemampuan lebih dari sekadar memproduksi foto, video, atau narasi untuk media sosial. Sebagai lembaga yang merepresentasikan daerah, DPD RI berhadapan dengan beragam persoalan masyarakat yang perlu dipahami secara utuh sebelum dikomunikasikan kepada publik.
Karena itu, kreativitas dalam membuat konten harus berjalan bersama penguasaan substansi. “Jangan sampai kita pandai membuat konten tetapi tidak cukup memahami apa yang sedang diperjuangkan. Kreativitas tidak boleh berjalan sendiri, harus berjalan bersama substansi dan kehati-hatian,” ujarnya.
Menurut GKR Hemas, tenaga ahli perlu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, mencermati persoalan yang muncul di daerah, serta memahami isu yang berkaitan dengan perjuangan Anggota DPD RI. Dengan pemahaman tersebut, komunikasi publik tidak sekadar menceritakan apa yang dilakukan anggota, tetapi juga menjelaskan mengapa persoalan tersebut penting bagi masyarakat.
Isu Daerah Tidak Boleh Menunggu Viral
GKR Hemas menekankan bahwa viralitas di media sosial seharusnya bukan menjadi titik awal bagi tenaga ahli untuk mengenali sebuah persoalan. Justru sebelum sebuah isu menjadi perhatian publik, tenaga ahli diharapkan sudah melakukan pemantauan dan memberikan informasi kepada Anggota DPD RI.
Pola kerja tersebut dinilai penting karena persoalan daerah dapat berkembang cepat di tengah ekosistem informasi digital. Ketika sebuah isu sudah viral, ruang untuk melakukan klarifikasi dan memberikan konteks sering kali menjadi lebih kompleks.
“Komunikasi publik bukan menjadi pekerjaan yang terpisah dari pekerjaan substantif. Komunikasi harus lahir dari pemahaman terhadap substansi. Kalau substansinya kuat, narasinya akan lebih kuat,” jelasnya.
AI Mempercepat Kerja, Bukan Menggantikan Verifikasi
Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), GKR Hemas juga mengingatkan pentingnya menjaga akurasi informasi. Teknologi dapat membantu mempercepat proses produksi konten. Namun, penggunaan AI tidak menghilangkan kebutuhan terhadap verifikasi dan tanggung jawab manusia.
Informasi yang keliru, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat membentuk persepsi publik. “Teknologi boleh semakin maju, tetapi tanggung jawab manusia tidak boleh semakin berkurang. Kita tetap harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan benar, relevan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Konten Harus Menjelaskan Kerja DPD RI
GKR Hemas berharap peningkatan kapasitas tenaga ahli tidak hanya menghasilkan kemampuan teknis membuat konten, tetapi juga membangun kepekaan terhadap persoalan masyarakat. Saat mendampingi Anggota DPD RI ke daerah, tenaga ahli diharapkan mampu menangkap aspirasi, mengidentifikasi persoalan strategis, memahami konteks perjuangan anggota, sekaligus menentukan isu yang perlu dikawal setelah kunjungan.
“Konten bukan hanya rekaman kegiatan. Konten adalah cara kita menjelaskan kerja-kerja perjuangan lembaga DPD RI kepada masyarakat,” katanya. Pelatihan tersebut diikuti lebih dari 300 peserta dengan materi meliputi copywriting, komunikasi publik, visualisasi data aspirasi dan produksi konten, sinematografi, serta retensi audiens.
Melalui pelatihan ini, tenaga ahli diharapkan tidak hanya semakin terampil memproduksi konten digital, tetapi juga mampu membaca perubahan, memahami persoalan daerah, dan menerjemahkan kerja representasi Anggota DPD RI menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat.
