BicaraPlus – WHO dan ICRC 2026 kembali menyoroti meningkatnya serangan terhadap fasilitas kesehatan di berbagai wilayah konflik dunia. Dalam peringatan 10 tahun Resolusi Dewan Keamanan PBB 2286, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bersama International Committee of the Red Cross (ICRC) dan Médecins Sans Frontières (MSF) mengeluarkan seruan mendesak kepada negara-negara dunia untuk memperkuat perlindungan layanan kesehatan di tengah perang dan konflik bersenjata.
Pernyataan bersama yang dirilis di Jenewa pada 4 Mei 2026 tersebut menegaskan bahwa kondisi perlindungan tenaga medis saat ini justru lebih buruk dibandingkan satu dekade lalu. Serangan terhadap rumah sakit, ambulans, dokter, perawat, hingga pasien masih terus terjadi dan bahkan meningkat di sejumlah wilayah konflik.
WHO dan ICRC menilai kondisi tersebut menjadi bukti bahwa implementasi hukum humaniter internasional masih jauh dari harapan. Padahal, Resolusi 2286 sebelumnya disahkan secara bulat oleh Dewan Keamanan PBB untuk melindungi fasilitas kesehatan dan tenaga medis dalam konflik bersenjata.
WHO dan ICRC 2026 Soroti Krisis Kemanusiaan Global
Dalam pernyataan resminya, WHO dan ICRC menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan kini menjadi salah satu sektor paling rentan saat konflik terjadi. Rumah sakit hancur akibat serangan, ambulans terhambat dalam menjalankan tugas kemanusiaan, dan tenaga medis sering kali menjadi korban kekerasan.
Dampak dari situasi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat sipil. Banyak pasien meninggal akibat luka yang sebenarnya masih dapat ditangani apabila akses layanan kesehatan tersedia dengan aman. Selain itu, perempuan hamil di wilayah konflik juga menghadapi risiko besar karena keterbatasan layanan persalinan dan fasilitas kesehatan darurat.
WHO dan ICRC menegaskan bahwa ketika rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak lagi aman, maka dunia bukan hanya menghadapi krisis kemanusiaan, tetapi juga krisis nilai kemanusiaan global.
WHO dan ICRC 2026 Keluarkan Tujuh Seruan Penting
Dalam momentum 10 tahun Resolusi 2286, WHO dan ICRC 2026 meminta negara-negara dunia segera mengambil langkah nyata untuk memperkuat perlindungan layanan kesehatan di wilayah konflik. Salah satu poin utama adalah mendorong implementasi konkret terhadap Resolusi 2286 agar tidak berhenti pada komitmen politik semata.
Selain itu, WHO dan ICRC meminta perlindungan fasilitas kesehatan dimasukkan ke dalam doktrin militer, aturan operasi, dan kebijakan keamanan negara. Mereka juga mendesak setiap negara memperkuat regulasi nasional yang melindungi rumah sakit, ambulans, tenaga medis, dan pasien selama konflik berlangsung.
WHO dan ICRC turut menyoroti pentingnya dukungan pendanaan, sumber daya teknis, dan operasional guna memastikan perlindungan layanan kesehatan dapat berjalan secara efektif. Negara-negara juga diminta menggunakan pengaruh politiknya terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik agar tetap menghormati hukum humaniter internasional.
Tidak hanya itu, WHO dan ICRC menegaskan bahwa setiap serangan terhadap fasilitas kesehatan harus diinvestigasi secara cepat, independen, dan transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan akuntabilitas dan mencegah serangan serupa terulang kembali di masa mendatang.
Sebagai bagian dari pengawasan global, negara-negara juga didorong untuk melaporkan perkembangan implementasi Resolusi 2286 secara berkala dan terbuka kepada masyarakat internasional.
WHO dan ICRC 2026 Tegaskan Perlindungan Kesehatan adalah Kewajiban
WHO dan ICRC menegaskan bahwa perlindungan terhadap fasilitas kesehatan bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan kewajiban hukum internasional yang harus dipatuhi seluruh pihak yang terlibat konflik.
Mereka mengingatkan bahwa hukum perang telah secara jelas memberikan perlindungan terhadap rumah sakit, tenaga medis, pasien, serta transportasi kesehatan seperti ambulans. Namun, lemahnya kemauan politik membuat berbagai kekerasan terhadap layanan kesehatan masih terus terjadi hingga saat ini.
WHO juga menyoroti pentingnya dokumentasi dan pelaporan serangan terhadap fasilitas kesehatan untuk memperkuat akuntabilitas internasional. Sebelumnya, WHO telah mengadopsi mekanisme pelaporan sistematis terkait serangan layanan kesehatan melalui World Health Assembly Resolution 65.20 sejak tahun 2012.
WHO dan ICRC 2026 Desak Pemimpin Dunia Bertindak
Di akhir pernyataannya, WHO dan ICRC 2026 mendesak para pemimpin dunia menunjukkan kepemimpinan politik yang kuat untuk menghentikan kekerasan terhadap layanan kesehatan di wilayah konflik.
Mereka menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tidak boleh menjadi korban perang dalam kondisi apa pun. Perlindungan terhadap tenaga medis dan pasien dinilai sebagai bagian penting dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan internasional.
Peringatan 10 tahun Resolusi 2286 diharapkan menjadi momentum evaluasi global agar tragedi terhadap rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak terus berulang di masa depanPernyataan lengkap WHO, ICRC, dan MSF dapat diakses melalui situs resmi WHO dan ICRC.
