
BicaraPlus – Sufmi Dasco Ahmad memilih membuka ruang dialog dan langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah untuk merespons tuntutan yang disampaikan para mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan berbagai aspirasi masyarakat ditindaklanjuti melalui mekanisme legislasi maupun komunikasi dengan pemerintah. Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa DPR berupaya menunjukkan pendekatan yang lebih responsif dibanding sekadar menerima tuntutan tanpa tindak lanjut.
Isu BBM Menjadi Sorotan Utama
Salah satu tuntutan yang mendapat perhatian adalah kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Di hadapan mahasiswa, Sufmi Dasco bahkan menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk meminta penjelasan mengenai skema penyesuaian harga BBM.
Sufmi Dasco meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mekanisme kenaikan maupun penurunan harga BBM sesuai perkembangan harga minyak dunia. Menurut Sufmi Dasco, transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian, terutama karena perubahan harga BBM akan berdampak langsung terhadap biaya transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan pokok.
Pemerintah melalui Menteri ESDM menyampaikan bahwa harga BBM tertentu maupun LPG bersubsidi masih tetap dipertahankan dan belum mengalami kenaikan. Pemerintah juga membuka peluang melakukan penyesuaian apabila harga energi global terus mengalami perubahan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain harga BBM, DPR turut meminta pemerintah segera mengatasi laporan kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah agar distribusi subsidi berjalan tepat sasaran.
Guru Honorer Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah nasib guru honorer. DPR mengakui Indonesia masih menghadapi kekurangan sekitar 510 ribu guru serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata.
Untuk menjawab persoalan tersebut, DPR bersama pemerintah berencana merevisi regulasi sehingga pengangkatan guru dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan tenaga pendidik sekaligus memberikan kepastian status kepegawaian bagi guru honorer.
Mahasiswa juga meminta agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer di sekolah swasta, serta memperbaiki sistem sertifikasi dan pengembangan kompetensi agar lebih mudah diakses seluruh tenaga pendidik. Jika revisi regulasi benar-benar terealisasi, kebijakan tersebut berpotensi menjadi salah satu reformasi terbesar dalam tata kelola sumber daya manusia sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir.
DPR Dinilai Lebih Responsif, Tetapi Publik Menunggu Hasil
Selain isu energi dan pendidikan, Sufmi Dasco menyampaikan DPR juga menindaklanjuti berbagai tuntutan lain, mulai dari status hukum mahasiswa peserta aksi, pembahasan RUU Polri, hingga penguatan supremasi sipil. Langkah DPR yang langsung menghubungi kementerian terkait saat dialog berlangsung memberikan kesan respons yang cepat. Namun, efektivitasnya tetap akan diukur dari implementasi kebijakan, bukan hanya komunikasi politik.
Publik tentu berharap hasil dialog tidak berhenti pada komitmen atau janji. Penjelasan terbuka mengenai kebijakan BBM, penyelesaian persoalan guru honorer, hingga perlindungan hak menyampaikan pendapat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
Demonstrasi mahasiswa kembali menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik masih menjadi bagian penting dalam demokrasi Indonesia. Respons DPR yang membuka dialog patut diapresiasi sebagai langkah awal.
Namun, tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap komitmen yang telah disampaikan dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun dari cepatnya respons, melainkan dari konsistensi dalam merealisasikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.





