Kebijakan Stabilitas Keuangan 2026: Pemerintah, BI dan OJK Kompak Jaga Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Kebijakan Stabilitas Keuangan 2026: Pemerintah, BI dan OJK

BicaraPlus –Rapat KSSK 2026 menegaskan komitmen pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Rapat KSSK pemerintah memastikan kondisi ekonomi nasional masih kuat ditopang inflasi rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, pertumbuhan kredit perbankan, hingga meningkatnya jumlah investor pasar modal dan aset kripto di Indonesia.

Dalam Rapat KSSK, pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur positif dengan inflasi terkendali, sektor perbankan kuat, pasar modal stabil, dan arus investasi yang tetap terjaga.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 masih cukup solid dan pemerintah akan terus memperkuat stimulus fiskal untuk menjaga konsumsi domestik dan daya beli masyarakat. “Kita akan terus mewaspadai berbagai risiko global dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga agar pertumbuhan ekonomi terus bergerak positif,” ujar Menteri Keuangan.

Rapat KSSK 2026 Pastikan Stabilitas Rupiah dan Inflasi

Dalam rapat KSSK 2026 Gubernur Perry Warjiyo menjelaskan bahwa ketahanan eksternal Indonesia tetap kuat di tengah tekanan ekonomi global dan konflik geopolitik dunia. Bank Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan Januari–Maret 2026 mencapai US$5,5 miliar yang didukung surplus perdagangan nonmigas. Selain itu, arus modal asing juga masih masuk ke pasar keuangan domestik.

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat mencapai US$148,2 miliar, sementara inflasi April 2026 berada di level rendah sebesar 2,42 persen atau masih sesuai target Bank Indonesia sebesar 2,5 plus minus 1 persen. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga BI Rate di level 4,75 persen dan melakukan berbagai langkah intervensi di pasar domestik maupun global.

“Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk memastikan stabilitas rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry. BI juga memperkuat diversifikasi transaksi internasional melalui kerja sama sistem pembayaran lintas negara, termasuk penguatan transaksi yuan-rupiah sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Rapat KSSK 2026 Soroti Ketahanan Perbankan Nasional

Sementara itu, OJK menyampaikan kondisi sektor jasa keuangan nasional masih terjaga dengan baik. Kredit perbankan pada Maret 2026 tercatat tumbuh 9,49 persen secara tahunan menjadi Rp8.659 triliun. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit investasi yang naik 20,85 persen year-on-year.

Dari sisi permodalan, perbankan nasional masih sangat kuat dengan rasio kecukupan modal atau CAR mencapai 25,09 persen. Likuiditas industri perbankan juga tetap memadai dengan loan to deposit ratio (LDR) sebesar 84,64 persen. Kualitas kredit juga terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau NPL gross sebesar 2,1 persen dan NPL net sebesar 0,8 persen.

“Ketahanan perbankan tetap solid dan mampu mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK dalam rapat KSSK 2026.

Investor Pasar Modal dan Kripto Terus Bertumbuh

Di pasar modal, jumlah investor domestik terus meningkat hingga mencapai lebih dari 26 juta investor pada awal Mei 2026. Pengumpulan dana di pasar modal juga tetap tinggi dengan nilai mencapai Rp59,34 triliun secara year-to-date. Selain pasar modal, sektor aset digital juga mengalami pertumbuhan signifikan. Jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 21,37 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp22,24 triliun.

OJK menyebut fenomena ini menunjukkan semakin kuatnya transformasi digital sektor keuangan nasional dan meningkatnya partisipasi investor ritel domestik.

Pemerintah Dorong UMKM, Perumahan dan Ekonomi Digital

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan regulator juga mendorong pembiayaan untuk sektor prioritas seperti UMKM, hilirisasi industri, pertanian, dan program tiga juta rumah. Bank Indonesia telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial hingga Rp427,9 triliun untuk mendukung penyaluran kredit ke sektor prioritas tersebut.

Selain itu, digitalisasi ekonomi juga terus dipercepat melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), pengembangan sistem pembayaran digital nasional, hingga penguatan inovasi keuangan digital.

OJK juga mulai menyusun roadmap pengembangan ekosistem bullion nasional periode 2026–2031 untuk memperkuat hilirisasi emas dan pendalaman pasar keuangan Indonesia. Meski dunia masih menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, tekanan suku bunga global, dan perlambatan ekonomi internasional, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh kuat hingga akhir 2026.

Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan diyakini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen.

Bagikan