BicaraPlus – Lonjakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ultra Mikro di Jambi yang menembus 2.401,11 persen menjadi sorotan utama Komite IV DPD RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi.
Dalam agenda tersebut, DPD RI tidak hanya mengapresiasi pertumbuhan signifikan penyaluran KUR, tetapi juga membedah berbagai persoalan di lapangan, mulai dari hambatan akses pembiayaan, persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), hingga masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Hj. Elviana, M.Si., menegaskan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara, khususnya penyaluran KUR kepada pelaku UMKM dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Menurutnya, Komite IV ingin memperoleh gambaran menyeluruh terkait tingkat penyerapan KUR di daerah, baik dari sisi jangkauan, efektivitas, maupun kendala yang masih dihadapi masyarakat. “Kami ingin mengetahui sejauh mana penyerapan KUR di Provinsi Jambi, baik dari sisi cakupan maupun efektivitasnya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih strategis, solutif, dan sesuai kebutuhan masyarakat daerah,” ujarnya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, memaparkan bahwa hingga triwulan I 2026, penyaluran KUR tumbuh 109,74 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tertinggi datang dari skema Ultra Mikro yang naik 178,31 persen, bahkan secara bulanan pada Maret 2026 tercatat melonjak hingga 2.401,11 persen.
Selain itu, penyaluran KUR di Jambi masih didominasi oleh KUR Mikro sebesar 54,07 persen, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 133,15 persen. “OJK berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk LPS dan BPS, dapat mengidentifikasi wilayah yang masih memerlukan peningkatan inklusi keuangan,” kata Yan.
Dari sisi perbankan daerah, perwakilan Bank BPD Jambi menyebut total plafon penyaluran KUR telah mencapai Rp1,68 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 12.733 orang. Mayoritas penyaluran masih terserap pada sektor pertanian dan perkebunan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Sementara itu, BNI Area Jambi mencatat kredit komersial didominasi sektor pertanian sebesar 43,33 persen dan perdagangan 43,22 persen. Untuk penyaluran KUR, sektor pertanian juga masih menjadi yang terbesar dengan kontribusi 65,68 persen, diikuti perdagangan 30,95 persen, serta sektor lain seperti akomodasi dan aktivitas rumah tangga.
Di sisi lain, BTN Cabang Jambi mengungkapkan sejumlah tantangan utama dalam distribusi KUR, terutama terkait SLIK dan masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai akses layanan keuangan formal. “Kami terus melakukan edukasi agar masyarakat yang membutuhkan dapat memahami dan mengakses fasilitas KUR secara optimal,” ujar perwakilan BTN.
Menutup agenda tersebut, Elviana menekankan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus menjadi fokus bersama antara regulator, perbankan, dan pemerintah daerah.Menurutnya, semakin luas akses masyarakat terhadap layanan keuangan akan semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM.
“Inklusi keuangan di Provinsi Jambi harus terus ditingkatkan karena memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
