BicaraPlus – Krisis Air Bersih Bima kembali menjadi sorotan setelah ratusan warga di Desa Bajo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih. Kondisi yang telah berlangsung cukup lama ini mendorong Anggota DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, mendesak Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera mengambil langkah cepat dan berkelanjutan.
Menurut Senator Mirah, persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai gangguan layanan biasa. Krisis air bersih telah menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat sekaligus berpotensi memicu persoalan kesehatan, ekonomi, hingga kualitas hidup warga.”Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat. Pemerintah harus bertindak cepat agar kebutuhan air bersih warga dapat segera terpenuhi,” tegas Mirah, Kamis (25/6/2026).
Hampir 800 Warga Terdampak Krisis Air Bersih Bima
Berdasarkan laporan masyarakat, krisis air bersih saat ini paling dirasakan warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.
Secara keseluruhan terdapat 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa yang terdampak secara langsung. Mirah menilai angka tersebut menunjukkan persoalan yang sangat serius. Bahkan, jumlah itu belum termasuk desa-desa lain di Kabupaten Bima yang berpotensi mengalami kondisi serupa. “Kita tidak boleh menunggu sampai jumlah warga terdampak semakin bertambah akibat Krisis air. Air bersih adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara,” ujarnya.
Dari informasi yang dihimpun masyarakat, penyebab utama terganggunya distribusi air berasal dari kerusakan mesin pompa air yang kerap terjadi akibat minimnya perawatan. Kondisi tersebut membuat pelayanan air bersih tidak berjalan optimal sehingga masyarakat harus mencari sumber air alternatif dengan jarak yang cukup jauh.
Persoalan ini dinilai semakin krusial mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Bima masih bergantung pada sistem pompa sebagai sumber utama air minum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sebanyak 58,86 persen rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor atau pompa sebagai sumber air minum utama. Sementara rumah tangga yang memperoleh layanan air leding hanya mencapai 0,42 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa kerusakan pada infrastruktur pompa dapat langsung memengaruhi kehidupan ribuan masyarakat.
Senator Mirah Minta Pemda Bima Bangun Sistem Jangka Panjang
Menurut Mirah, pemerintah daerah tidak cukup hanya melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem pengelolaan air bersih yang mampu menjamin pelayanan secara berkelanjutan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan program pemeliharaan berkala, memperkuat kapasitas infrastruktur, serta memastikan anggaran perawatan tersedia setiap tahun. “Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang,” katanya.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Bima segera melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Air Bersih Jadi Isu Ketahanan Daerah
Mirah menilai persoalan air bersih tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga menjadi bagian penting dari ketahanan daerah.
Ketika masyarakat kesulitan memperoleh air, berbagai aktivitas mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga produktivitas ekonomi akan ikut terdampak.
Karena itu, ia berharap instansi terkait segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi infrastruktur penyediaan air di Desa Bajo sekaligus menyiapkan langkah percepatan penanganan.
“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Kabupaten Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka,” tutup Senator Mirah.
engan meningkatnya ancaman perubahan iklim dan musim kemarau yang semakin panjang di sejumlah wilayah Indonesia, penguatan infrastruktur air bersih dinilai menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi pemerintah daerah. Langkah cepat dan kebijakan yang berkelanjutan akan menjadi kunci agar krisis air bersih tidak terus berulang setiap tahun.
