BicaraPlus – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah daerah se-Sumatera memperkuat kolaborasi dalam mengonsolidasikan dan melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) secara terintegrasi. Menurutnya, potensi ekonomi Sumatera yang besar perlu dikembangkan melalui sebuah koridor ekonomi dan ekosistem bisnis yang lebih sistematis.
Sultan menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam Rapat Anggota DPD RI Sub-Wilayah I yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9).
Sultan menilai Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, baik dari sektor darat maupun laut. Namun, di balik potensi tersebut, kawasan Sumatera juga menghadapi tantangan serius berupa ancaman bencana alam.
“Wilayah Sumatera memiliki potensi SDA yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Namun di sisi lain, letak wilayah Sumatera yang strategis memiliki tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Sultan.
Sumatera Berada di Jalur Perdagangan Internasional
Menurut Ketua DPD RI, posisi geografis Sumatera menjadi salah satu keunggulan strategis Indonesia. Sebagian besar wilayah Sumatera berada di kawasan terdepan Indonesia bagian barat dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional, terutama Selat Malaka dan Samudera Hindia.
Kondisi tersebut, ditambah banyaknya wilayah kepulauan, dinilai membutuhkan pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak berjalan sendiri-sendiri antarprovinsi.
“Terdapat banyak daerah kepulauan di wilayah ini. Sehingga perlu dibentuk sebuah koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis juga terintegrasi,” katanya.
Konsep koridor ekonomi tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pengelolaan potensi SDA agar memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
Sultan Soroti Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumut dan Sumbar
Selain pengembangan ekonomi, Ketua DPD RI juga menyoroti proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir serta tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi serta menyiapkan langkah yang efektif dan inovatif dalam proses pemulihan.
Sultan menegaskan bahwa rehabilitasi pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana.
“Bagi kami, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan apa yang rusak. Kita harus membangun kembali dengan prinsip build back better, safer, and sustainable,” tegas Ketua DPD RI.
Menurut Sultan, pembangunan pascabencana harus diarahkan untuk menghasilkan infrastruktur yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Selain infrastruktur, konektivitas antarwilayah juga perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
Ketua DPD RI Anak-anak Harus Kembali ke Sekolah
Sultan menilai ukuran keberhasilan pemulihan pascabencana tidak hanya dapat dilihat dari pembangunan fisik. Pemulihan kehidupan sosial masyarakat juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
“Infrastruktur yang dibangun harus lebih tangguh. Konektivitas harus diperkuat. Perekonomian masyarakat harus kembali bergerak,” ujar Sultan Baktiar Ketua DPD RI.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan anak-anak korban bencana dapat kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman.
“Dan yang paling penting, masyarakat khususnya anak-anak bisa kembali melaksanakan proses belajar di sekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman,” kata Sultan Baktiar Najamudin Ketua DPD RI.
DPD RI Tampung Aspirasi Kepala Daerah se-Sumatera
Rapat Anggota DPD RI Sub-Wilayah I tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Aceh serta belasan bupati dan wali kota.
Sultan bersama 37 anggota DPD RI dari 10 provinsi di Sumatera juga menghimpun berbagai aspirasi dari para kepala daerah.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pengembangan kawasan Free Trade Zone (FTZ).
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan Sumatera, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan wilayah menghadapi bencana.
Dengan kekayaan SDA, posisi geografis yang strategis dan akses terhadap jalur perdagangan internasional, Sumatera memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Namun, peluang tersebut membutuhkan konektivitas, hilirisasi dan koordinasi pembangunan yang terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
