BicaraPlus – Ekonomi Indonesia 2027 menjadi fokus utama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menyerah dan merasa rendah diri dalam membangun kekuatan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Strategi besar ekonomi Indonesia 2027 diarahkan pada hilirisasi industri, penguatan APBN, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan seluruh kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat melalui industrialisasi nasional.
Hilirisasi Jadi Strategi Utama Ekonomi Indonesia 2027
Dalam strategi ekonomi Indonesia 2027, pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh terus menjadi negara pengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Karena itu, pemerintah mempercepat hilirisasi berbagai komoditas strategis seperti nikel, bauksit, hingga pengembangan industri turunan batu bara.
Menurut Prabowo, kebijakan hilirisasi akan menciptakan lapangan kerja dalam skala besar, meningkatkan daya saing industri nasional, memperbesar penerimaan negara, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Pemerintah juga menyoroti kekuatan komoditas strategis Indonesia sepanjang 2025, di antaranya kelapa sawit dengan nilai ekspor mencapai USD23 miliar atau setara Rp391 triliun yang menjadikan Indonesia sebagai eksportir terbesar dunia. Selain itu, nilai ekspor batu bara mencapai USD30 miliar atau sekitar Rp510 triliun, sementara ekspor paduan besi mencapai USD16 miliar atau sekitar Rp272 triliun.
Pemerintah ingin seluruh komoditas strategis tersebut diolah di dalam negeri agar manfaat ekonomi, nilai tambah industri, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara maksimal.
APBN Sehat Jadi Kunci Ekonomi Indonesia 2027
Pemerintah menegaskan APBN 2027 akan tetap dijaga sehat, produktif, dan berkelanjutan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan terdapat tiga strategi utama kebijakan fiskal pemerintah, yaitu optimalisasi pendapatan negara, belanja negara yang efisien dan produktif, serta pembiayaan inovatif dan prudent.
Dalam target fiskal ekonomi Indonesia 2027, pemerintah menetapkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82–12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara sebesar 13,62–14,80 persen PDB, serta defisit anggaran dijaga pada level 1,80–2,40 persen PDB. Menurut pemerintah, APBN harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas fiskal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2027 berada pada kisaran 5,8–6,5 persen sebagai bagian dari upaya menjaga momentum pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global. Selain itu, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro, di antaranya inflasi sebesar 1,5–3,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun pada kisaran 6,5–7,3 persen, serta nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di level Rp16.800–17.500 per dolar AS.
Sementara itu, harga minyak Indonesia diperkirakan berada pada kisaran USD70–95 per barel, dengan target lifting minyak mencapai 602–615 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 934–977 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD). Pemerintah optimistis ekonomi Indonesia 2027 tetap stabil dan mampu tumbuh positif meski dunia masih menghadapi tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi global, serta dinamika pasar keuangan internasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti praktik export under invoicing yang terjadi sepanjang 1991–2024. Pemerintah memperkirakan dugaan kebocoran ekspor tersebut mencapai USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengurangi penerimaan devisa dan penerimaan negara dalam jumlah sangat besar. Karena itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan perdagangan internasional, reformasi perpajakan, pengawasan devisa hasil ekspor, serta sistem kepabeanan nasional guna menekan kebocoran ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia ke depan.
Program MBG Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia 2027
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas dalam strategi ekonomi Indonesia 2027. Hingga 19 Mei 2026, program MBG tercatat telah menyalurkan 8,3 miliar porsi makanan dengan kapasitas layanan mencapai 62,4 juta porsi per hari. Program tersebut juga telah menjangkau 374.175 sekolah di seluruh Indonesia, melibatkan 140.289 supplier, serta didukung oleh 28.913 unit SPPG. Selain memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, program MBG juga berhasil menciptakan sekitar 1,27 juta lapangan kerja baru melalui dapur komunitas di berbagai daerah. Pemerintah menilai MBG bukan sekadar program sosial, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi rakyat karena mampu menciptakan pasar baru bagi petani, nelayan, peternak, UMKM, hingga koperasi lokal.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan realisasi investasi dalam dan luar negeri sepanjang 2025 berhasil menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja baru. Pemerintah juga terus mendorong koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih menjadi penggerak ekonomi lokal yang mampu membuka lapangan kerja formal di berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar ekonomi Indonesia 2027 untuk memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat desa hingga nasional.
Melalui strategi ekonomi Indonesia 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran turun menjadi 4,30–4,87 persen, rasio gini membaik menjadi 0,362–0,367, serta porsi lapangan kerja formal meningkat hingga 40,81 persen. Prabowo menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus menghadirkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkeadilan, berkemanusiaan, dan mampu menciptakan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
