DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU, Momentum Membenahi Kualitas Legislasi

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU

BicaraPlus – Persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR menjadi momentum penting untuk membenahi proses legislasi nasional. Namun, keberhasilan sebuah pembaruan hukum tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan lembaga legislatif mempercepat pembentukan undang-undang, melainkan dari sejauh mana proses tersebut mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas produk hukum.

Dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026), DPR menyepakati RUU tersebut untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah. Persetujuan ini menjadi langkah awal bagi penyusunan mekanisme legislasi yang diharapkan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika ketatanegaraan.

Delapan fraksi DPR pada prinsipnya menyetujui RUU tersebut dengan sejumlah catatan. Isu yang mengemuka mencakup pengaturan fast track legislation, metode omnibus, mekanisme carry over, pemanfaatan kecerdasan buatan, hingga penguatan partisipasi publik.

Beragam catatan tersebut memperlihatkan bahwa pembenahan sistem legislasi memang dibutuhkan. Akan tetapi, ada satu prinsip yang tidak boleh dikompromikan sehingga undang-undang harus lahir melalui proses yang demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPR Harus Menjaga Kualitas Legislasi di Tengah Percepatan Pembentukan UU

Salah satu gagasan penting dalam RUU ini adalah pengaturan mekanisme fast track legislation atau prosedur cepat pembentukan undang-undang. Dalam kondisi tertentu, mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen untuk merespons persoalan mendesak yang membutuhkan kepastian hukum. Negara memang membutuhkan proses legislasi yang efektif dan tidak berlarut-larut.

Namun, percepatan tidak boleh berubah menjadi jalan pintas yang mengurangi kualitas pembahasan. Jangan sampai kebutuhan untuk segera mengesahkan undang-undang justru mengorbankan ketelitian dalam merumuskan norma, harmonisasi peraturan, dan kesempatan masyarakat menyampaikan pandangan.

Prosedur cepat harus memiliki kriteria objektif, alasan urgensi yang jelas, batasan penggunaan, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Dengan demikian, percepatan legislasi tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum.

Partisipasi Publik Harus Lebih dari Formalitas

Catatan delapan fraksi juga memperlihatkan pentingnya memperkuat prinsip meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna. Gagasan ini mencakup tiga hak mendasar yaitu hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, dan hak memperoleh penjelasan atas masukan yang disampaikan.

Prinsip tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai rumusan normatif dalam undang-undang. Implementasinya harus dapat dirasakan oleh masyarakat, organisasi profesi, akademisi, kelompok masyarakat sipil, hingga pihak-pihak yang akan terdampak langsung oleh kebijakan.

Partisipasi publik bukan sekadar mengundang masyarakat dalam forum konsultasi atau membuka dokumen untuk dibaca. Lebih dari itu, pembentuk undang-undang harus menunjukkan bagaimana masukan masyarakat dipertimbangkan dan mengapa suatu usulan diterima atau ditolak.

Tanpa mekanisme tersebut, partisipasi berisiko hanya menjadi formalitas untuk memenuhi prosedur pembentukan peraturan.

Teknologi dan AI Harus Memperkuat Akuntabilitas

Hal lain yang menarik adalah perhatian sejumlah fraksi terhadap pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam proses legislasi. Pemanfaatan teknologi berpotensi meningkatkan efisiensi penyusunan naskah akademik, harmonisasi peraturan, penelusuran referensi hukum, serta evaluasi pelaksanaan undang-undang.

Namun, teknologi tidak boleh mengambil alih tanggung jawab konstitusional pembentuk undang-undang. Keputusan mengenai substansi hukum tetap harus berada di tangan manusia dan lembaga yang memiliki kewenangan.

Transparansi penggunaan teknologi, validitas sumber, keamanan informasi, serta perlindungan data pribadi juga harus menjadi bagian dari pengaturannya. Jangan sampai modernisasi legislasi justru menciptakan persoalan baru berupa ketergantungan terhadap sistem yang tidak transparan atau sulit dipertanggungjawabkan.

Pembahasan Bersama Pemerintah Menjadi Ujian Sesungguhnya

Persetujuan RUU sebagai inisiatif DPR bukanlah akhir dari proses. Justru tahap pembahasan bersama pemerintah akan menjadi ujian sesungguhnya bagi komitmen DPR dan pemerintah dalam membangun sistem legislasi yang lebih baik.

Berbagai catatan fraksi harus diterjemahkan menjadi ketentuan yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan. Penguatan kewenangan lembaga negara, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, mekanisme carry over, serta keterbukaan dokumen legislasi membutuhkan pengaturan yang tidak menyisakan ruang multitafsir.

Lebih penting lagi, proses pembahasan harus terbuka bagi masyarakat. Dokumen, perkembangan pembahasan, serta perubahan substansi RUU perlu dapat diakses secara memadai.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak undang-undang yang berhasil disahkan, tetapi juga oleh bagaimana undang-undang tersebut dilahirkan.

DPR dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembaruan tata cara pembentukan undang-undang tidak sekadar menghasilkan prosedur yang lebih cepat, tetapi juga menghadirkan hukum yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Sebab, undang-undang yang baik bukan hanya undang-undang yang cepat disahkan, melainkan undang-undang yang proses pembentukannya dipercaya dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagikan