BicaraPlus – Industri film Indonesia memasuki babak baru setelah BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menyepakati penguatan kolaborasi untuk membangun ekosistem perfilman nasional yang lebih sehat, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat global.
Kesepakatan tersebut dikemukakan dalam audiensi antara jajaran BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif dan menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pelaku industri film, sekaligus memastikan sektor perfilman menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional dalam lima tahun mendatang.
Kolaborasi BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif tidak hanya berbicara mengenai peningkatan jumlah produksi film, tetapi juga menyangkut pembangunan ekosistem yang mendukung lahirnya talenta baru, perlindungan terhadap karya intelektual, hingga perluasan akses distribusi agar semakin banyak film Indonesia dapat menjangkau penontonnya.
Film Menjadi Prioritas Ekonomi Kreatif Nasional
Dalam pemaparannya, Menteri Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa subsektor film telah ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang tertuang dalam Peraturan Presiden.
Film berada dalam klaster Media, bersama subsektor strategis lainnya, dan diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP). Pemerintah menargetkan sejumlah indikator ambisius dalam RPJMN 2025–2029, mulai dari peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif, pertumbuhan ekspor produk kreatif, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan investasi.
Khusus untuk industri film, pemerintah menargetkan investasi mencapai Rp2,15 triliun. Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema insentif bagi subsektor film, game, dan aplikasi agar semakin menarik bagi investor maupun pelaku industri. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi film Indonesia sebagai produk budaya sekaligus komoditas ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi di pasar internasional.
Pemerataan Industri Kreatif hingga Daerah
BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen pengembangan industri film juga diarahkan agar tidak lagi terpusat di kota-kota besar. Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah akan mengaktivasi 200 desa kreatif, mengembangkan berbagai creative hub di daerah, serta memperkuat gerakan Creative by Indonesia.
Langkah BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif ini membuka peluang lebih luas bagi sineas muda, komunitas film lokal, serta pelaku industri kreatif di berbagai wilayah untuk ikut berkembang.Dengan pemerataan infrastruktur dan ekosistem kreatif, diharapkan lahir lebih banyak karya film yang merepresentasikan keragaman budaya Indonesia sekaligus memperkaya industri perfilman nasional.
Dalam audiensi BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Perfilman Indonesia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pertumbuhan industri. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah perlunya akses yang lebih terbuka bagi mahasiswa, komunitas film, hingga talenta muda untuk belajar langsung dari industri.
BPI mendorong pengembangan sistem data terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, riset, dan pengembangan kompetensi perfilman. Ketersediaan data dinilai penting agar pendidikan perfilman tidak hanya bertumpu pada teori, tetapi juga mampu mengikuti dinamika industri yang terus berubah, terutama di era digital.
Pembajakan Masih Menjadi Ancaman Serius
Salah satu persoalan terbesar yang menjadi perhatian bersama adalah praktik pembajakan film. BPI mencatat kerugian akibat pembajakan diperkirakan mencapai Rp14,8 triliun sepanjang 2024, angka yang menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang hilang akibat distribusi konten ilegal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPI bersama pemerintah sepakat memperkuat gerakan anti-pembajakan melalui pembentukan Anti-Piracy Task Force yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta aparat penegak hukum.
Selain penegakan hukum melalui pemblokiran situs ilegal, upaya edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Kampanye budaya menonton film secara legal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik bahwa menghargai karya kreatif merupakan bagian dari pembangunan industri yang berkelanjutan.
Perluasan Akses Layar Bioskop
Selain persoalan pembajakan, distribusi film juga menjadi tantangan besar bagi industri perfilman nasional. Saat ini, hanya sekitar separuh film yang telah lulus sensor berhasil memperoleh kesempatan tayang di bioskop.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak karya sineas Indonesia kesulitan bertemu dengan penontonnya meskipun telah memenuhi standar kelayakan. Karena itu, wacana pembangunan layar bioskop lokal menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Penambahan jumlah layar dinilai dapat menciptakan ruang yang lebih besar bagi film Indonesia untuk bersaing, sekaligus memperluas pilihan tontonan masyarakat. Dengan meningkatnya akses distribusi, peluang investasi di sektor perfilman juga diperkirakan akan semakin menarik.
Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, menegaskan bahwa tantangan industri film Indonesia masih sangat besar. Namun, menurutnya, adanya kesamaan visi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi modal penting untuk melakukan perubahan secara bertahap. “Tantangan industri film kita masih banyak, dan kami tidak menutup mata soal itu. Yang penting sekarang kita punya arah yang sama dengan pemerintah. BPI siap bekerja, bertahap, bersama seluruh masyarakat film, termasuk memperjuangkan kepastian hukum dan dukungan pendanaan yang stabil bagi kemajuan industri film Indonesia,” ujar Fauzan Zidni.
BPI juga menegaskan bahwa hasil audiensi ini bukanlah akhir dari proses, melainkan titik awal untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) lengkap dengan timeline pelaksanaan program agar berbagai agenda strategis dapat segera direalisasikan.
Momentum Memperkuat Daya Saing Film Indonesia
Kolaborasi BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi sinyal positif bagi masa depan industri kreatif nasional. Dengan dukungan regulasi, investasi, penguatan SDM, perlindungan hak cipta, serta perluasan distribusi, industri film Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berkembang sebagai kekuatan ekonomi sekaligus diplomasi budaya.
Apabila seluruh agenda BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif yang telah disepakati dapat dijalankan secara konsisten, Indonesia tidak hanya berpotensi meningkatkan jumlah produksi film berkualitas, tetapi juga memperkuat posisi perfilman nasional sebagai salah satu industri kreatif unggulan di tingkat regional maupun global.
