BicaraPlus – Realisasi program bantuan pangan (Banpang) periode Februari–Maret 2026 yang dijalankan oleh Perum Bulog mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Hingga akhir April 2026, penyaluran bantuan tersebut baru mencapai 23,46 persen dari total alokasi yang ditargetkan untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai rendahnya realisasi ini berpotensi memicu kenaikan harga pangan di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa program Banpang seharusnya mampu menekan gejolak harga, terutama pada komoditas strategis seperti beras dan minyak goreng. “Seharusnya daerah yang mengalami kenaikan harga tidak bertambah signifikan jika distribusi bantuan pangan berjalan optimal,” ujar Alex dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya tren kenaikan harga di sejumlah wilayah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga terus meningkat pada pekan keempat April 2026.
BPS mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng naik di 224 kabupaten/kota, meningkat dari 207 wilayah pada pekan sebelumnya. Secara nasional, harga minyak goreng naik 1,50 persen menjadi Rp19.648 per liter. Kenaikan tertinggi terjadi pada minyak goreng curah sebesar 3,24 persen, diikuti minyak premium 1,68 persen, sementara Minyaita relatif stabil.
Tak hanya minyak goreng, harga gula pasir juga mengalami kenaikan sebesar 1,50 persen menjadi Rp18.765 per kilogram, dengan lonjakan terjadi di 185 kabupaten/kota. Sementara itu, harga beras turut menunjukkan tren naik, dengan peningkatan IPH di 109 kabupaten/kota. Secara nasional, harga beras medium naik 0,47 persen dan beras premium 0,34 persen.
Alex juga menepis alasan kenaikan harga plastik kemasan sebagai penyebab keterlambatan distribusi bantuan. Menurutnya, perencanaan distribusi untuk periode Februari–Maret seharusnya telah disiapkan jauh sebelum terjadi lonjakan harga tersebut.“Penetapan penerima bantuan sudah dilakukan jauh hari, sehingga tidak relevan jika keterlambatan distribusi dikaitkan dengan kenaikan harga plastik yang baru terjadi belakangan,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan yang lebih luas. Kenaikan harga beras, minyak goreng, dan gula dinilai menjadi sinyal peringatan serius bagi stabilitas ekonomi masyarakat.
