BicaraPlus – Industri film Indonesia memasuki babak baru setelah Fauzan Zidni resmi terpilih sebagai Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) periode 2026–2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam Kongres IV BPI yang digelar di Hotel Mercure Cikini pada 10–12 April 2026, menggantikan Celerina Judisari.
Dalam pernyataannya, Fauzan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi industri film nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan reformasi kebijakan. Ia menilai bahwa kemajuan perfilman Indonesia tidak hanya bergantung pada kreativitas, tetapi juga pada sistem pendidikan, regulasi, dan ekosistem industri yang terintegrasi.
Dengan pengalaman lebih dari 14 tahun di industri kreatif, Fauzan dikenal sebagai produser film yang aktif mendorong karya-karya berkualitas. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia periode 2016–2019 dan kini masih berperan sebagai Dewan Penasihat. Kariernya juga mencakup posisi strategis sebagai Executive Producer/Head of Original Content di The Walt Disney Company Indonesia pada 2022–2024, di mana ia memimpin pengembangan berbagai konten original.
Sebagai produser di rumah produksi Cinesurya bersama Rama Adi, Fauzan terlibat dalam sejumlah film penting seperti What They Don’t Talk About When They Talk About Love, Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, Tukar Takdir, dan Perang Kota. Karya-karya ini dikenal membawa perspektif kuat dan berhasil mendapat perhatian di kancah internasional.
Di bawah kepemimpinannya, BPI akan memprioritaskan program strategis seperti sinkronisasi kurikulum perfilman, pengembangan program magang terintegrasi, hingga pengiriman talenta muda ke sekolah film dan laboratorium internasional. Selain itu, Fauzan juga mendorong revisi Undang-Undang Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan guna memperkuat kelembagaan, memberikan kepastian hukum, serta membuka peluang investasi yang lebih luas di sektor film.
Tak hanya itu, agenda lain yang menjadi fokus adalah gerakan nasional anti-pembajakan, penguatan penyelenggaraan Festival Film Indonesia, serta penyusunan Rencana Induk Perfilman Nasional sebagai panduan jangka panjang hingga 2045. Rencana ini mencakup pengembangan SDM, infrastruktur produksi dan distribusi, hingga strategi promosi global untuk meningkatkan daya saing industri film Indonesia.
Kongres BPI juga menetapkan sejumlah tokoh sebagai Dewan Pengawas, yakni Fajar Nugros, Agustina Kusuma Dewi, Nasaruddin Saridz, Danu Murti, dan Judith Dipodiputro.
Dengan latar belakang akademik di bidang Ilmu Politik dari Universitas Indonesia serta gelar magister kebijakan publik dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, Fauzan membawa pendekatan strategis berbasis kebijakan dalam memajukan industri film. Kepemimpinannya diharapkan mampu menjembatani kepentingan kreator, industri, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem perfilman yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
