BicaraPlus – PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola proyek yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui penandatanganan Pakta Integritas bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dalam rangka Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).
Penandatanganan tersebut berkaitan dengan pekerjaan Infrastruktur Darat Tahap I Area Dumping II Pelabuhan Benoa, yang menjadi bagian penting dari pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Kegiatan berlangsung pada Senin (13/7/2026) sebagai bentuk sinergi antara badan usaha dan aparat penegak hukum dalam mengawal proyek strategis nasional.
Acara dipimpin oleh Asisten Intelijen Kejati Bali, Oktario Hartawan Achmad, serta dihadiri Group Head Management PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Hardi Wibowo, Plt. Direktur Utama PT API Juli Tarigan, bersama jajaran manajemen dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kawasan Pelabuhan Benoa.
Pengawasan Jadi Kunci Keberhasilan Proyek Strategis
Dalam proyek pengembangan BMTH, PT API menjalankan fungsi sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan yang bertugas memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis, standar keselamatan kerja, serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Melalui Pakta Integritas tersebut, PT API mempertegas komitmennya dalam menjalankan pengawasan secara profesional sekaligus mendukung upaya pencegahan potensi penyimpangan selama proses pembangunan berlangsung.
Plt. Direktur Utama PT API, Juli Tarigan, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. “Sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan pada proyek ini, penandatanganan Pakta Integritas menjadi penguat komitmen kami dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, berintegritas, dan berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga proyek strategis ini dapat berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujar Juli Tarigan.
Menurutnya, keberhasilan proyek infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kualitas konstruksi, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Kejati Bali Kawal Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Benoa
Selain penandatanganan Pakta Integritas, kegiatan juga diisi dengan pemaparan perkembangan pekerjaan Infrastruktur Darat Tahap I Area Dumping II oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali.
Paparan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari ruang lingkup pekerjaan, progres pelaksanaan proyek, hingga strategi mitigasi risiko yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai tantangan selama pembangunan berlangsung.
Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan proyek berjalan sesuai target waktu, memenuhi standar kualitas, mengutamakan aspek keselamatan kerja, serta tetap mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
Dukung Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub
Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing Pelabuhan Benoa sebagai pusat wisata maritim dan pelabuhan internasional.
Melalui proyek tersebut, pemerintah bersama Pelindo berupaya menghadirkan infrastruktur pelabuhan yang modern, aman, dan mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, logistik, maupun ekonomi maritim nasional.
Sebagai anak perusahaan PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL), PT API memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses pengawasan pembangunan berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Komitmen PT API Perkuat Tata Kelola Infrastruktur Nasional
PT API menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara independen, profesional, dan berorientasi pada kualitas demi mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional.
Kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Bali dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek sehingga setiap pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi sektor kepelabuhanan, sistem logistik nasional, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sinergi lintas lembaga ini juga diharapkan menjadi contoh penerapan tata kelola proyek yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam pembangunan berbagai infrastruktur strategis di masa mendatang.
