BicaraPlus – Konflik Papua kembali menjadi sorotan nasional setelah serangkaian insiden berdarah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Meningkatnya korban jiwa, termasuk seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di Yahukimo dan sejumlah Orang Asli Papua di Intan Jaya, memicu desakan agar pemerintah mengambil langkah nyata menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang.
Merespons kondisi tersebut, Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa Konflik Papua dan tragedi kemanusiaan di Papua tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan rutin tanpa penyelesaian yang jelas.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers usai Rapat Pleno Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (6/7). “Kami memandang setiap nyawa yang hilang di Tanah Papua adalah tragedi kemanusiaan. Kekerasan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut. Papua butuh kedamaian sehingga kekerasan harus dihentikan,” tegas Yorrys.
Konflik Papua Dinilai Semakin Mengkhawatirkan
Dalam keterangannya, Yorrys menilai eskalasi konflik Papua telah menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat sipil yang menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya mengandalkan operasi keamanan, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan dialog, perlindungan hak asasi manusia, pembangunan yang berkeadilan, serta kebijakan yang mampu menyentuh akar persoalan di Papua.
Isu keamanan di Papua dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi perhatian publik karena kerap menimbulkan korban dari berbagai pihak, baik masyarakat sipil, aparat keamanan, maupun kelompok bersenjata.
Pansus Papua DPD RI Siapkan Rekomendasi untuk Pemerintah
Wakil Ketua I Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan pembentukan Pansus merupakan bentuk komitmen lembaga dalam mengawal berbagai persoalan kemanusiaan di Papua.
Menurutnya, Pansus akan menghimpun data, menyerap aspirasi masyarakat, serta merumuskan rekomendasi strategis yang nantinya disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan penyusunan kebijakan. “Kami tidak datang untuk mencari siapa yang paling benar atau paling salah. Kami datang untuk memastikan suara masyarakat Papua didengar dan menjadi bagian penting dalam penyusunan solusi yang komprehensif. Persoalan Papua merupakan akumulasi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh,” ujar Filep.
Ia menilai penyelesaian konflik Papua harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat parsial. Senator Papua Tengah sekaligus Anggota Pansus Papua DPD RI, Eka Kristina Yeimo, menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama.
Ia meminta seluruh tindakan kekerasan, baik yang melibatkan aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun unsur sipil lainnya, diproses secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku.
“Kami mengajak seluruh pihak menghentikan segala bentuk kekerasan. Tidak ada kepentingan apa pun yang dapat dibenarkan apabila harus dibayar dengan hilangnya nyawa manusia. Papua membutuhkan ruang dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama semua pihak untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan,” kata Eka.
Menurutnya, penegakan hukum yang adil menjadi salah satu syarat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara.
DPD RI Dorong Dialog Damai untuk Masa Depan Papua
Menutup keterangannya, Yorrys mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi dalam menciptakan Papua yang aman dan sejahtera.
Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Yorrys menegaskan bahwa konflik Papua tidak boleh terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Upaya penyelesaian yang berorientasi pada dialog, perlindungan masyarakat, dan pembangunan inklusif dinilai menjadi jalan penting menuju perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.
Perkembangan konflik Papua diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan Pansus Papua DPD RI.
Harapannya, upaya tersebut tidak berhenti pada pembahasan di tingkat kelembagaan, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat sipil, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, serta membuka ruang dialog yang konstruktif demi terciptanya perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Papua.
Dengan demikian, penyelesaian konflik Papua tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada penghormatan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan Papua yang lebih damai, inklusif, serta bermartabat.
