BicaraPlus – Polemik besar mencuat di Benggala Barat, India, menjelang pemilihan daerah setelah jutaan warga dilaporkan kehilangan hak pilih akibat revisi daftar pemilih yang kontroversial.
Kebijakan ini memicu kemarahan publik karena diduga berdampak tidak proporsional terhadap komunitas Muslim.
Laporan Al Jazeera menyebut lebih dari sembilan juta warga, sekitar 12 persen pemilih dihapus dari daftar setelah proses special intensive revision (SIR) oleh Election Commission of India.
Dari jumlah tersebut, sekitar enam juta dikategorikan tidak hadir atau telah meninggal, sementara sisanya masih menunggu verifikasi melalui pengadilan khusus.
Warga Terdampak Angkat Suara
Dampak kebijakan ini dirasakan langsung oleh warga. Salah satunya Nabijan Mondal (73), yang selama puluhan tahun menggunakan hak pilihnya, namun kini namanya hilang dari daftar.
“Pada pemilu kali ini, seluruh keluarga saya akan memilih, tetapi saya tidak bisa. Saya tidak tahu bahwa perbedaan nama bisa membuat saya kehilangan hak pilih,” tulis laporan tersebut.
Kasus serupa juga dialami Sohidul Islam (49), warga Murshidabad, yang mengaku tetap kehilangan hak pilih meski telah melengkapi dokumen.
“Saya sangat terpukul. Sekarang saya hanya ingin nama saya bisa dimasukkan kembali, meskipun harus mengorbankan waktu dan biaya,” ujarnya.
Dugaan Ketimpangan dan Masalah Teknis
Analisis di sejumlah wilayah menunjukkan penghapusan nama pemilih banyak terjadi di daerah dengan populasi Muslim tinggi.
Peneliti dari SABAR Institute menilai terdapat indikasi ketidakwajaran dalam proses tersebut, termasuk penggunaan teknologi yang memicu kesalahan identifikasi nama.
“Ada indikasi proses dilakukan terburu-buru, kurang transparan, bahkan daftar dipublikasikan pada tengah malam,” ujarnya.
Tuduhan Politis hingga Bantahan Otoritas
Kontroversi semakin memanas setelah kelompok oposisi menuding adanya kepentingan politik di balik kebijakan tersebut, termasuk dugaan upaya menghapus pemilih yang tidak mendukung Bharatiya Janata Party.
Namun, otoritas pemilu membantah tudingan tersebut. Mereka menyatakan revisi dilakukan untuk membersihkan data ganda dan memastikan validitas daftar pemilih.
Di tengah polemik ini, banyak pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu krisis demokrasi, karena jutaan warga, terutama dari kelompok rentan, kehilangan hak dasar mereka untuk memilih.
