BicaraPlus – Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tengah lonjakan harga energi dan gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah.
IMF juga memperingatkan ekonomi global berisiko menuju resesi jika konflik berkepanjangan dan harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel hingga 2027.
Dalam skenario dasar, pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diproyeksikan sebesar 3,1%, turun dari perkiraan sebelumnya 3,3%. Skenario ini mengasumsikan konflik berlangsung singkat dengan harga minyak rata-rata sekitar 82 dolar AS per barel.
Namun, IMF menyiapkan dua skenario lain. Dalam skenario terburuk, pertumbuhan global bisa turun menjadi 2,5% jika harga minyak tetap tinggi dalam jangka panjang. Sementara dalam skenario paling parah, pertumbuhan hanya mencapai 2,0%, mendekati kondisi resesi global.
IMF mencatat, sejak 1980, pertumbuhan global hanya turun di bawah level tersebut beberapa kali, termasuk saat krisis keuangan 2009 dan pandemi COVID-19 pada 2020.
Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menyebut risiko dari konflik saat ini lebih besar dibanding dampak kebijakan tarif sebelumnya.
Selain menekan pertumbuhan, lonjakan harga energi juga berpotensi mendorong inflasi. IMF memperkirakan inflasi global pada 2026 bisa melampaui 6% dalam skenario terburuk, dibandingkan 4,4% pada skenario dasar.
Kondisi ini dapat memaksa bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama untuk mengendalikan harga.
Dari sisi negara, pertumbuhan Amerika Serikat diperkirakan mencapai 2,3%. Sementara zona euro diproyeksikan tumbuh lebih rendah, yakni 1,1% pada 2026.
China diperkirakan tumbuh 4,4% pada 2026, sementara India menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sekitar 6,5%.
IMF juga menilai negara berkembang akan terdampak lebih besar. Pertumbuhan kelompok ini diperkirakan turun menjadi 3,9% pada 2026, dengan kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah paling terdampak akibat konflik.
IMF menyarankan pemerintah dapat memberikan bantuan seperti subsidi energi atau pemotongan pajak untuk melindungi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut diminta bersifat sementara dan tepat sasaran agar tidak membebani anggaran negara.
