BicaraPlus – Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) masih menghadapi tantangan di daerah, terutama terkait kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia. Komite III DPD RI meminta pemerintah memastikan program tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi diikuti dengan tindak lanjut terhadap hasil skrining masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Kesehatan di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti, mengatakan program CKG merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi layanan kesehatan di setiap daerah.
Menurut Erni, persoalan fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T. “Untuk CKG kami dari Komite III juga sangat senang, karena dari dulu program promotif dan preventif ini sangat mendukung. Tapi ada kendalanya seperti fasilitas-fasilitas terutama di daerah 3T, nah itu mohon lebih diperhatikan di berbagai daerah,” ujar Erni.
CKG Jangan Berhenti pada Pemeriksaan
Komite III DPD RI menilai keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang menjalani pemeriksaan. Hasil skrining harus dapat ditindaklanjuti melalui layanan kesehatan yang tersedia. Karena itu, kesiapan puskesmas, rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai hingga sistem informasi menjadi bagian penting dari keberlanjutan program.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting di daerah yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.
Komite III meminta pemerintah memperkuat dukungan terhadap daerah 3T agar masyarakat di wilayah tersebut memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.
Kabut Asap Picu Ratusan Kasus ISPA di Sumatera Selatan
Persoalan kesehatan masyarakat di daerah juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan, Jialyka Maharani, menyoroti dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung lebih dari satu bulan.
Menurut Jialyka, kondisi tersebut telah berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ia menyebut terdapat sekitar 800 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang berkaitan dengan kondisi kabut asap. Jialyka meminta pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.
Kebutuhan tersebut antara lain berupa masker, obat-obatan hingga oksigen. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Maluku, Anna Latuconsina, menyoroti persoalan ketersediaan obat esensial di rumah sakit rujukan daerah. Menurutnya, rumah sakit membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan stok obat sekaligus mekanisme pembiayaan apabila terjadi peningkatan kebutuhan.
“Karena itu kami meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan memberikan kepastian jaminan stok obat esensial di rumah sakit rujukan daerah serta mekanisme pembiayaan yang jelas jika rumah sakit mengalami kebutuhan obat,” ujar Anna. Persoalan tersebut dinilai penting karena keterlambatan atau kekurangan obat dapat berdampak langsung terhadap pelayanan pasien, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.
Menkes: Daerah Punya Peran Besar dalam Anggaran Kesehatan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi sorotan mengenai kesiapan fasilitas kesehatan daerah dengan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Menurut Budi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan prioritas anggaran sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Pemerintah daerah yang sangat lebih punya wewenang khususnya soal anggaran yang tentu bisa memfasilitasi itu semua. Jadi kepala daerah yang mesti pintar-pintar mengatur anggaran,” kata Budi. Di sisi lain, pemerintah pusat tetap melakukan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan.
Budi menyebut pemenuhan alat kesehatan untuk puskesmas dan rumah sakit akan terus dilakukan hingga 2027. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan anggaran sekitar Rp70 triliun untuk kebutuhan tersebut. “Untuk alat kesehatan semua akan dapat sampai 2027. Semua alat kesehatan puskesmas dan rumah sakit dipenuhi, semua sudah dapat Rp70 triliun,” ujarnya.
Komite III Soroti MBG hingga Masalah PPPK
Rapat kerja Komite III DPD RI dan Kementerian Kesehatan tidak hanya membahas Cek Kesehatan Gratis, tetapi juga sejumlah persoalan kesehatan lainnya. Salah satunya adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komite III meminta pengawasan terhadap aspek keamanan pangan diperkuat mengingat program tersebut menyasar masyarakat dalam jumlah besar.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didorong memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Komite juga meminta prosedur sertifikasi dipermudah dan akses terhadap Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) diperluas. Selain itu, persoalan tenaga kesehatan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut menjadi perhatian.
Komite III menyoroti pemerataan formasi, proses pengangkatan, status kepegawaian hingga perbedaan tunjangan antardaerah yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan pelayanan kesehatan. Komite mendorong pemerintah daerah melakukan penataan status tenaga medis dan tenaga kesehatan secara bertahap, termasuk melalui pengadaan ASN dan pemenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas yang masih kekurangan SDM.
Komite III juga mendorong adanya mekanisme pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Persoalan kepesertaan jaminan kesehatan turut menjadi perhatian. Komite III DPD RI mendorong Kementerian Kesehatan menerapkan masa transisi maksimal enam bulan bagi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Masa transisi tersebut diperlukan agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan ketika proses verifikasi dan pemutakhiran data kondisi ekonomi dilakukan. Bagi Komite III, perubahan status kepesertaan tidak boleh membuat masyarakat rentan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan secara tiba-tiba.
Tantangan CKG Ada pada Tindak Lanjut
Rangkaian persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah mendatangkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap temuan kesehatan dapat ditangani melalui sistem pelayanan yang siap.
Ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, fasilitas puskesmas, alat pemeriksaan, obat-obatan, sistem rujukan hingga pembiayaan menjadi mata rantai yang menentukan apakah CKG benar-benar memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat.
Komite III DPD RI menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan kesehatan pemerintah di daerah melalui Tim Kerja Bidang Kesehatan.
Pengawasan tersebut diarahkan agar berbagai program kesehatan nasional, termasuk CKG, dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.
