BicaraPlus – Anggota DPD RI, Andi Waris Halid, mendorong perbaikan tata kelola pangan Sulawesi Selatan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat inventarisasi pengawasan Undang-Undang Pangan yang melibatkan perangkat daerah, BUMN pangan, penyuluh pertanian, hingga akademisi di Makassar.
Pertemuan ini menghadirkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Koordinator Penyuluh Pertanian, perwakilan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, serta akademisi dari Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Makassar.Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa secara umum stok pangan daerah dalam kondisi aman dan surplus untuk komoditas utama seperti beras, telur, dan bawang merah.
Namun, ketergantungan terhadap komoditas impor seperti kedelai dan bawang putih masih menjadi titik lemah ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya pemenuhan cadangan pangan sesuai mandat Undang-Undang untuk kebutuhan bencana, stunting, dan pengentasan kemiskinan.Meski dikenal sebagai daerah produsen, Sulawesi Selatan kerap menghadapi tekanan harga akibat arus distribusi keluar daerah yang tinggi.
Kondisi ini dinilai memerlukan regulasi distribusi antardaerah yang lebih adil agar kebutuhan masyarakat lokal tetap terjaga dan stabilitas harga tidak terganggu.Dari sektor peternakan, harga telur dan daging relatif terkendali di pasar rakyat melalui pemantauan rutin. Namun, peternak mandiri masih menghadapi tekanan harga jual di bawah biaya produksi karena lemahnya rantai niaga dan belum adanya lembaga penampung hasil ternak yang kuat.
Pola pemeliharaan sapi yang masih tradisional juga berdampak pada rendahnya produktivitas dan populasi ternak. Pemerintah daerah mendorong dukungan anggaran untuk peningkatan teknologi reproduksi, perbaikan bibit, serta penguatan kelembagaan pemasaran.Di sektor tanaman pangan, kebijakan harga gabah serta sinergi dengan satgas pangan dan Bulog dinilai berdampak positif pada peningkatan pendapatan petani.
Namun, komoditas hortikultura seperti cabai masih rentan terhadap fluktuasi harga akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan dan distribusi yang belum merata. Sejumlah gudang penyimpanan di daerah juga dinilai perlu peningkatan standar agar kualitas stok pangan tetap terjaga.Keterbatasan jumlah penyuluh pertanian akibat gelombang pensiun menjadi tantangan tersendiri di tengah banyaknya kelompok tani yang membutuhkan pendampingan.
Overproduksi pada beberapa komoditas juga perlu diantisipasi melalui penguatan pascapanen dan pengolahan agar tidak menjatuhkan harga di tingkat petani.Dari sisi BUMN, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menyatakan komitmennya memperkuat peran sebagai offtaker dan distributor pangan di pasar-pasar utama Makassar serta membuka kerja sama konkret dengan pemerintah daerah untuk menyerap produksi lokal, termasuk gula dan komoditas strategis lainnya. Sinergi ini diharapkan mampu memotong rantai distribusi panjang dan menekan volatilitas harga.
Kalangan akademisi menekankan pentingnya kemandirian benih lokal, khususnya untuk hortikultura yang masih bergantung pada pasokan luar daerah. Perguruan tinggi juga mendorong diversifikasi pangan berbasis riset, termasuk pengembangan bahan pangan lokal sebagai substitusi tepung terigu, serta penguatan kemitraan riset terapan dengan pemerintah dan petani agar hasil produksi dapat terserap langsung tanpa perantara panjang.
Menutup pertemuan, Andi Waris Halid menegaskan seluruh masukan daerah akan dirangkum sebagai rekomendasi kebijakan di tingkat pusat. Ia menekankan perlunya penguatan regulasi distribusi, optimalisasi cadangan pangan daerah, pembenahan rantai niaga peternakan, peningkatan kualitas logistik dan pergudangan, serta penguatan peran penyuluh dan riset terapan agar Undang-Undang Pangan benar-benar melindungi produsen kecil, menjamin pasokan, dan menjaga harga tetap terjangkau.
