BicaraPlus – Pendidikan selama ini diyakini sebagai “mata rantai” menuju kesejahteraan ekonomi. Namun realitas di Indonesia justru menunjukkan paradoks yang semakin nyata yaitu jumlah lulusan terus meningkat, tetapi pengangguran berpendidikan juga ikut membengkak.
Data terbaru memperlihatkan tingkat pengangguran terbuka justru cukup tinggi pada lulusan pendidikan menengah dan tinggi, dengan lulusan SMK mencapai 8,63%, SMA 6,88%, sarjana (S1) 5,39%, dan diploma 4,31%. Ini menjadi sinyal kuat bahwa ada persoalan struktural antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.Dalam satu sisi, kapasitas pendidikan tinggi berkembang sangat pesat.
Indonesia kini memiliki lebih dari 4.300 perguruan tinggi, didominasi oleh sekitar 2.982 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), disusul Perguruan Tinggi Negeri (PTN), institusi kedinasan, dan perguruan tinggi keagamaan. Setiap tahunnya, sekitar 1,5 hingga 2 juta mahasiswa baru masuk ke sistem pendidikan tinggi. Total mahasiswa aktif bahkan telah menembus kisaran 8,4 hingga 9,3 juta orang.
Namun ironisnya, hanya sekitar 11% penduduk Indonesia yang benar-benar menyelesaikan pendidikan tinggi dan dari jumlah itu, tidak semuanya terserap pasar kerja.Ketimpangan ini diperparah oleh mahalnya biaya pendidikan. Rata-rata biaya kuliah kini mencapai Rp19 juta per tahun.
Di banyak PTN, Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk kelompok atas bisa menyentuh Rp7,8 juta hingga Rp17,5 juta per semester, sementara di PTS biaya bisa lebih tinggi lagi, belum termasuk uang pangkal dan biaya hidup. Artinya, masyarakat mengeluarkan investasi besar untuk pendidikan, tetapi tidak mendapatkan jaminan pengembalian dalam bentuk pekerjaan yang layak.Masalah utamanya bukan sekadar jumlah lulusan, melainkan ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri (mismatch).
Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan pasar, sementara industri justru kekurangan tenaga kerja terampil di bidang tertentu. Di sisi lain, orientasi pendidikan masih cenderung akademis, bukan berbasis kebutuhan riil ekonomi.Fenomena ini juga menunjukkan bahwa ekspansi pendidikan tidak diiringi dengan perencanaan tenaga kerja nasional. Tidak ada keseimbangan antara jumlah lulusan dan kapasitas penyerapan industri. Akibatnya, terjadi “over-supply” lulusan di bidang tertentu, sementara sektor lain kekurangan tenaga kerja.
Reposisi Pendidikan sebagai Ekosistem Ekonomi
Untuk mengatasi paradoks ini, pendekatan pendidikan perlu diubah secara fundamental. Pertama, perlu ada link and match yang lebih konkret antara kampus dan industri. Kurikulum harus disusun bersama pelaku industri, bukan hanya akademisi.
Program magang wajib, sertifikasi kompetensi, hingga project-based learning harus menjadi standar, bukan pelengkap.Kedua, pemerintah perlu melakukan rebalancing antara pendidikan akademik dan vokasi. Negara-negara maju justru memperkuat pendidikan vokasi karena terbukti lebih cepat menyerap tenaga kerja. SMK dan politeknik harus didorong menjadi pilihan utama, bukan alternatif.
Ketiga, transparansi data pasar kerja harus dibuka. Calon mahasiswa perlu tahu jurusan mana yang memiliki peluang kerja tinggi dan mana yang jenuh. Ini akan membantu mengurangi penumpukan lulusan di bidang yang tidak relevan.Keempat, skema pembiayaan pendidikan harus lebih adaptif. Jika biaya kuliah terus naik tanpa jaminan pekerjaan, maka pendidikan akan kehilangan relevansi ekonominya.
Model seperti income share agreement atau pembiayaan berbasis hasil kerja bisa menjadi alternatif.Kelima, mendorong kewirausahaan berbasis kampus. Dengan jumlah mahasiswa yang besar, kampus seharusnya menjadi inkubator bisnis, bukan hanya pabrik pencari kerja. Jika sebagian lulusan menjadi pencipta lapangan kerja, tekanan pengangguran bisa berkurang signifikan.Pada akhirnya, persoalan pengangguran terdidik bukan sekadar isu pendidikan, melainkan masalah ekosistem ekonomi secara keseluruhan.
Tanpa reformasi menyeluruh, Indonesia berisiko menghadapi generasi “overeducated but underemployed” berpendidikan tinggi, tetapi tidak terserap secara optimal di dunia kerja.
