BicaraPlus – FILEP WAMAFMA mengajak masyarakat Papua untuk tidak terjebak dalam polemik yang berkembang terkait perubahan sikap sejumlah tokoh setelah pemutaran film Pesta Babi. Menurut Senator Papua Barat tersebut, perhatian publik seharusnya diarahkan pada persoalan yang jauh lebih besar dan menentukan masa depan Papua, yakni ancaman deforestasi, perampasan tanah masyarakat adat, serta dampak sosial dan lingkungan dari berbagai proyek berskala besar yang tengah berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Filep Wamafma di Jakarta, Sabtu (31/5/2026). Ia menegaskan bahwa isu-isu yang bersifat personal tidak boleh mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan struktural yang memiliki dampak jangka panjang bagi generasi Papua mendatang. “Jangan sampai perhatian masyarakat tersedot pada isu-isu yang bersifat personal atau perubahan sikap seseorang. Yang harus menjadi fokus kita adalah persoalan pokok yang sedang terjadi di Papua hari ini,” tegas Filep Wamafma.
Menurut Filep Wamafma, Papua saat ini menghadapi tantangan serius berupa pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. Ia menilai bahwa berbagai proyek pembangunan dan investasi harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan serta perlindungan terhadap masyarakat adat.
Deforestasi yang terus terjadi dinilai tidak hanya berdampak pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga mengancam sumber pangan, sumber air, serta ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada kekayaan alam Papua. Filep Wamafma menegaskan bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat adat Papua yang harus dilindungi.
Filep Wamafma Ingatkan Risiko Penguasaan Lahan
Dalam keterangannya, Filep Wamafma juga menyoroti ketimpangan penguasaan lahan yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, ketika lahan-lahan masyarakat beralih ke tangan korporasi besar, masyarakat lokal berpotensi kehilangan akses terhadap faktor produksi utama yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Ia menilai bahwa masuknya investasi tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pihak luar. “Kesejahteraan tidak otomatis tumbuh seiring masuknya investasi. Masyarakat harus menjadi bagian utama dari pembangunan yang berlangsung di wilayahnya,” ujarnya.
Selain persoalan lingkungan, Filep Wamafma menyoroti kondisi sosial yang terjadi di Papua. Ia menyebut jumlah warga yang hidup dalam kondisi pengungsian diperkirakan telah mencapai lebih dari 103 ribu jiwa.
Kondisi tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga meningkatnya kerentanan perempuan dan anak-anak. Persoalan kemanusiaan seperti pengungsian harus menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan karena menyangkut hak dasar warga negara.
Filep Wamafma Sebut Deforestasi Sebagai Utang Lingkungan
Lebih lanjut, Filep Wamafma menyebut deforestasi sebagai bentuk utang lingkungan yang akan dibayar oleh generasi Papua di masa mendatang. Kerusakan hutan yang terjadi hari ini, kata dia, berpotensi memicu berbagai persoalan serius seperti banjir, kekeringan, krisis pangan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan utama Papua.
“Deforestasi adalah utang lingkungan yang akan dibayar rakyat Papua di masa depan. Keuntungan ekonomi saat ini tidak boleh mengorbankan keberlanjutan hidup generasi mendatang,” kata Filep Wamafma.
Di akhir pernyataannya, Filep Wamafma mengajak masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat adat untuk terus mengawal isu-isu yang menyangkut masa depan Papua.
Ia menegaskan bahwa perlindungan masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dibandingkan perdebatan yang bersifat sementara.
Menurut Filep Wamafma, Papua membutuhkan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan dan sosial yang sedang berlangsung agar pembangunan dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Pandangan Filep Wamafma menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau luasnya proyek yang dijalankan. Pembangunan yang berkualitas harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Masa depan Papua akan sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil hari ini. Karena itu, berbagai isu strategis seperti deforestasi, penguasaan lahan, dan kesejahteraan masyarakat harus terus menjadi perhatian publik.
