BicaraPlus – Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui banyaknya pesan tentang keberhasilan pemerintah, melainkan melalui kesesuaian antara kata-kata, tindakan, dan kenyataan yang dirasakan rakyat. Di tengah derasnya arus informasi digital, komunikasi pemerintah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Masyarakat bukan hanya membutuhkan informasi mengenai kebijakan dan capaian pembangunan, tetapi juga mengharapkan jawaban yang jujur atas persoalan yang mereka hadapi.
Dalam konteks ini, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia memegang peran strategis. Lembaga ini tidak cukup hanya menjadi saluran penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat. Bakom juga harus memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diteruskan kepada pengambil kebijakan dan memperoleh tindak lanjut yang nyata.
Polemik pernyataan Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi pengingat bahwa komunikasi pejabat publik tidak hanya dinilai berdasarkan maksud yang ingin disampaikan, tetapi juga berdasarkan konteks dan dampaknya bagi masyarakat.
Pada 11 Oktober 2026, sejumlah media memberitakan pernyataan Syahganda kepala Bakom mengenai kontribusi oksigen dari hutan Indonesia ketika menanggapi sorotan Malaysia dan Singapura terhadap kabut asap lintas batas. Pada 13 Oktober 2026, ia juga diberitakan menyebut peristiwa tersebut sebagai fenomena alam yang berada di luar faktor kesalahan manusia.
Pernyataan kepala Bakom memicu kritik, termasuk dari akademisi komunikasi, yang menilai bahwa pesan tersebut kurang menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Kritik muncul ketika persoalan kabut asap masih berkaitan dengan kesehatan warga, kualitas udara, aktivitas pendidikan, dan penanganan kebakaran.
Di sinilah persoalan komunikasi krisis perlu dilihat secara lebih mendasar. Bukan semata-mata mengenai benar atau salahnya pilihan kata, melainkan tentang kemampuan pejabat publik memahami situasi, menentukan prioritas pesan, dan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai perhatian utama. Dalam situasi krisis, publik tidak hanya ingin mendengar penjelasan pemerintah. Mereka ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi mereka.
Komunikasi Bakom bukan sekadar menyampaikan keberhasilan
Pemerintah tentu memiliki kepentingan untuk menyampaikan hasil kerja dan program pembangunan kepada masyarakat. Informasi mengenai capaian pemerintah merupakan bagian dari transparansi, sekaligus sarana agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan sumber daya publik dan hasil kebijakan.
Namun, penyampaian capaian tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan komunikasi pemerintahan. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang terbuka mengenai persoalan yang belum terselesaikan, kendala pelaksanaan kebijakan, serta langkah korektif yang sedang dilakukan. Keberhasilan dan kekurangan harus ditempatkan dalam kerangka informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen surat Bakom RI tertanggal 12 Oktober 2026 yang ditampilkan dalam unggahan media sosial memuat permintaan koordinasi publikasi konten capaian pemerintahan selama periode 12–20 Oktober 2026. Dalam dokumen tersebut, kementerian dan lembaga diminta mempublikasikan konten pada waktu yang telah ditentukan, disertai arahan pesan kunci dan kata kunci tertentu.
Secara prinsip, koordinasi komunikasi antarlembaga dapat membantu menjaga konsistensi informasi pemerintah. Akan tetapi, dokumen tersebut juga memunculkan pertanyaan yang layak dijawab bagaimana memastikan orkestrasi pesan capaian tetap berjalan seiring dengan keterbukaan terhadap kritik dan persoalan masyarakat?
Pertanyaan itu bukan tuduhan bahwa pemerintah sedang mengabaikan kritik. Dokumen yang beredar tersebut, tanpa verifikasi tambahan, juga tidak cukup untuk menyimpulkan adanya upaya membatasi suara publik. Namun, momentum ini relevan untuk mengingatkan bahwa koordinasi komunikasi harus memperkuat kualitas informasi, bukan sekadar memperbanyak publikasi.
Jangan sampai ukuran keberhasilan komunikasi berhenti pada seberapa banyak konten diproduksi, seberapa luas jangkauannya, atau seberapa seragam pesan disampaikan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut membantu masyarakat memahami kebijakan, mengetahui perkembangan persoalan, dan memperoleh jawaban yang dibutuhkan.
Empati adalah bagian dari tanggung jawab pejabat
Dalam komunikasi krisis, empati bukan sekadar penggunaan bahasa yang lembut atau ungkapan keprihatinan. Empati berarti memahami dampak suatu peristiwa terhadap kehidupan masyarakat dan menjadikan pemahaman tersebut sebagai dasar untuk berkomunikasi serta bertindak.
Ketika kabut asap mengancam kesehatan warga, misalnya, masyarakat membutuhkan informasi mengenai kualitas udara, risiko kesehatan, perkembangan pemadaman, dan langkah perlindungan yang dapat dilakukan. Penjelasan mengenai manfaat ekologis hutan tidak dengan sendirinya menjawab kebutuhan mendesak tersebut.
Hutan Indonesia memang memiliki fungsi ekologis penting. Namun, manfaat tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan penanganan kebakaran dan dampak asap yang terjadi.
Demikian pula, faktor cuaca dan kondisi alam dapat meningkatkan risiko serta memperburuk penyebaran kebakaran, tetapi penyebab setiap kejadian tetap perlu ditentukan berdasarkan bukti dan pemeriksaan yang relevan. Karena itu, pernyataan umum mengenai penyebab karhutla perlu disampaikan dengan kehati-hatian.
Kritik terhadap pernyataan Syahganda seharusnya menjadi bahan evaluasi mengenai cara pemerintah menyampaikan informasi dalam situasi sensitif. Ketika masyarakat menghadapi persoalan nyata, komunikasi yang terlalu defensif berisiko membuat penjelasan pemerintah terdengar lebih berorientasi pada pembelaan daripada penyelesaian masalah.
Pejabat publik tidak harus selalu memiliki jawaban seketika. Namun, mereka perlu menjelaskan apa yang sudah diketahui, apa yang masih dalam proses verifikasi, dan tindakan apa yang sedang dilakukan.
Jika suatu pernyataan menimbulkan salah pengertian atau tidak mempertimbangkan konteks secara memadai, klarifikasi yang terbuka dan tepat waktu merupakan bagian dari tanggung jawab publik.
Kritik seharusnya menjadi masukan bakom, bukan gangguan
Di era digital, kritik masyarakat dapat muncul dan menyebar dalam waktu singkat. Sebagian berisi informasi yang dapat diverifikasi, sebagian merupakan perbedaan penafsiran, dan sebagian lainnya mungkin mengandung kekeliruan atau informasi yang menyesatkan.
Karena itu, pemerintah perlu membedakan setiap persoalan sebelum menentukan responsnya. Informasi keliru perlu diluruskan dengan bukti. Kesalahpahaman perlu dijawab dengan penjelasan yang mudah dipahami. Sementara itu, keluhan yang menunjukkan masalah nyata harus ditindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan atau pelayanan.
Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan menambah publikasi atau membuat pesan yang lebih menarik. Jika masyarakat mengeluhkan pelayanan yang berbelit, misalnya, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar konten klarifikasi, melainkan perbaikan prosedur yang dapat dirasakan.
Prinsip serupa berlaku dalam penanganan bencana dan krisis lingkungan. Komunikasi perlu berjalan beriringan dengan tindakan di lapangan. Informasi mengenai upaya pemerintah harus disertai perkembangan yang dapat diperiksa, termasuk kendala dan langkah lanjutan.
Bagi Bakom, kemampuan membaca percakapan digital seharusnya tidak berhenti pada pemetaan sentimen publik. Informasi tersebut perlu menjadi masukan bagi kementerian dan lembaga untuk mengenali persoalan, menentukan prioritas, dan memperbaiki respons pelayanan.
Dengan demikian, kritik tidak diperlakukan semata-mata sebagai tantangan terhadap citra pemerintah, melainkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai kebutuhan masyarakat.
Mengukur keberhasilan melalui kepercayaan
Bakom memerlukan standar komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada distribusi pesan, tetapi juga pada akurasi, empati, transparansi, dan akuntabilitas. Pertama, setiap informasi harus memiliki dasar yang dapat diverifikasi. Fakta, dugaan, dan kesimpulan sementara perlu dibedakan dengan jelas.
Kedua, respons pemerintah harus mempertimbangkan urgensi persoalan. Dalam situasi darurat, informasi tentang keselamatan dan tindakan perlindungan perlu didahulukan daripada pesan yang bersifat pencitraan atau pembelaan.
Ketiga, komunikasi harus membuka ruang bagi suara masyarakat. Keluhan yang relevan perlu diteruskan kepada instansi berwenang, disertai mekanisme untuk memantau tindak lanjutnya.
Keempat, pemerintah perlu menyampaikan perkembangan secara berkala. Ketika persoalan belum selesai, publik berhak mengetahui langkah yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, dan rencana berikutnya.
Kelima, evaluasi komunikasi perlu mengukur lebih dari sekadar jumlah publikasi, jangkauan, dan interaksi digital. Pemerintah juga perlu menilai apakah masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan, apakah keluhan ditangani, dan apakah tindakan yang dijanjikan benar-benar terlaksana.
Ukuran tersebut akan membantu Bakom menjalankan fungsi komunikasi secara lebih substantif bukan hanya memastikan pesan pemerintah sampai kepada masyarakat, tetapi juga memastikan persoalan masyarakat sampai kepada pemerintah.
Bakom sebagai jembatan kepercayaan
Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya dengan memperkuat narasi keberhasilan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat kesesuaian antara pernyataan dan tindakan, merasakan manfaat kebijakan, serta memperoleh penjelasan yang jujur ketika pemerintah menghadapi masalah.
Polemik pernyataan Syahganda mengenai karhutla seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat standar komunikasi krisis pemerintah. Evaluasi tidak perlu berhenti pada sosok atau pernyataan tertentu, tetapi harus menyentuh sistem komunikasi yang memastikan informasi tetap faktual, empatik, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Bakom memiliki posisi strategis untuk menjembatani dua arah komunikasi: menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus membawa kegelisahan masyarakat kepada pengambil keputusan.
Tugas itu membutuhkan keberanian untuk menyampaikan capaian tanpa menutupi kekurangan, meluruskan informasi tanpa meremehkan kritik, serta menjelaskan persoalan tanpa mengabaikan dampak yang dirasakan warga.
Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa seragam pesan yang disampaikan seluruh lembaga, tetapi oleh seberapa besar informasi tersebut membantu masyarakat memahami keadaan dan mendorong penyelesaian persoalan. Bakom akan menjadi ujung tombak kepercayaan publik ketika mampu memastikan bahwa suara rakyat bukan hanya terdengar, tetapi juga ditindaklanjuti.
Sebab, komunikasi pemerintahan yang baik bukanlah komunikasi yang membuat masyarakat berhenti bertanya. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang membuat masyarakat percaya bahwa pertanyaan, kritik, dan pengalaman mereka sungguh-sungguh diperhatikan.
