BicaraPlus – Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap dampak polusi udara, kebijakan Singapura yang mengaktifkan subsidi kesehatan khusus kabut asap mulai 12 Oktober 2026 menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan perlindungan kesehatan di Indonesia.
Kementerian Kesehatan Singapura (Ministry of Health/MOH) mengaktifkan Haze Subsidy Scheme (HSS) bersama Public Health Preparedness Clinic (PHPC) Scheme untuk membantu warga mendapatkan pengobatan dengan biaya lebih terjangkau saat mengalami gangguan kesehatan terkait kabut asap.
Melalui skema tersebut, pemegang kartu Public Assistance memperoleh pengobatan yang disubsidi sepenuhnya. Lansia dari kelompok Pioneer Generation dan Merdeka Generation membayar maksimal 5 dolar Singapura, sedangkan warga lain yang memenuhi persyaratan membayar maksimal 10 dolar Singapura.
Subsidi diberikan untuk pengobatan di klinik dokter umum yang berpartisipasi dalam PHPC dan seluruh poliklinik pemerintah. Kondisi yang ditanggung mencakup rinitis alergi, asma, bronkitis, konjungtivitis, penyakit paru obstruktif kronis, infeksi saluran pernapasan atas, serta komplikasinya. Kebijakan ini memperlihatkan pendekatan Singapura dalam memberikan dukungan pembiayaan kesehatan secara khusus ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap lintas batas.
Karhutla dan Ancaman Kesehatan bagi Masyarakat Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan karhutla dengan cakupan wilayah yang luas. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga dapat menjangkau wilayah lain melalui pergerakan asap.
Kementerian Kesehatan RI melaporkan bahwa berdasarkan data per 27 Agustus 2026, karhutla berdampak terhadap 10.674.201 penduduk di tujuh provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.
Laporan tersebut juga mencatat masyarakat yang mengalami kondisi kesehatan dengan tingkat penanganan berbeda, termasuk pasien yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan. Angka tersebut merupakan data pada periode pelaporan, bukan gambaran keseluruhan dampak kesehatan sepanjang 2026.
Besarnya jumlah penduduk yang terdampak memperlihatkan bahwa karhutla perlu dipandang sebagai persoalan kesehatan masyarakat, selain sebagai bencana lingkungan.
Paparan asap dapat memicu iritasi mata, batuk, sesak napas, serta memperburuk kondisi orang yang memiliki penyakit pernapasan. Partikel halus seperti PM2,5 juga dapat menembus jauh ke dalam sistem pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk.
Indonesia Memiliki JKN, tetapi Akses Layanan Tetap Penting
Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan sebagai instrumen perlindungan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis yang dijamin berdasarkan manfaat, indikasi medis, ketentuan kepesertaan, dan prosedur pelayanan. Namun, keberadaan jaminan kesehatan umum berbeda dari skema subsidi yang secara khusus diaktifkan untuk menghadapi kabut asap.
Singapura menetapkan kelompok penerima HSS, jenis penyakit yang ditanggung, serta batas biaya pengobatan. Sementara itu, pembiayaan pelayanan di Indonesia mengikuti ketentuan JKN dan mekanisme layanan kesehatan yang berlaku.
Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa satu negara memiliki perlindungan kesehatan yang lebih baik daripada negara lainnya. Sistem pembiayaan, karakteristik penduduk, dan kondisi geografis kedua negara berbeda.
Meski demikian, situasi ini memunculkan persoalan kebijakan yang relevan bagi Indonesia: apakah mekanisme perlindungan yang tersedia sudah cukup mudah diakses oleh masyarakat di wilayah terdampak karhutla, terutama ketika jumlah pasien meningkat dan kondisi ekonomi warga membatasi kemampuan mereka untuk mencari pengobatan?
Kesiapsiagaan Fasilitas Kesehatan Perlu Berjalan Beriringan
Penanganan dampak kesehatan karhutla membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan fasilitas medis. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai risiko kesehatan, lokasi layanan, prosedur pemeriksaan, dan langkah perlindungan ketika kualitas udara memburuk.
Puskesmas, klinik, dan rumah sakit di wilayah terdampak perlu memiliki kesiapan menghadapi peningkatan pasien dengan keluhan pernapasan. Ketersediaan obat, tenaga kesehatan, sistem rujukan, dan informasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari respons tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menghubungkan informasi kualitas udara dengan langkah kesehatan masyarakat. Ketika paparan asap meningkat, kelompok rentan harus mendapatkan peringatan dan panduan yang mudah dipahami, termasuk mengenai pembatasan aktivitas luar ruang sesuai tingkat risiko.
Kesiapsiagaan layanan dan perlindungan biaya merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Fasilitas kesehatan yang siap menangani pasien belum tentu menjawab seluruh hambatan akses apabila masyarakat masih kesulitan menjangkau layanan atau menanggung biaya yang tidak tercakup dalam jaminan kesehatan.
Perlukah Indonesia Mengkaji Subsidi Khusus Kabut Asap?
Kebijakan Singapura dapat menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia, terutama dalam merancang perlindungan kesehatan ketika terjadi peningkatan risiko akibat karhutla.
Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran, sistem JKN, kondisi geografis, serta karakteristik wilayah terdampak. Indonesia tidak harus menyalin skema yang sama, tetapi dapat mengkaji apakah diperlukan mekanisme bantuan tambahan untuk masyarakat yang menghadapi hambatan akses pengobatan saat darurat kabut asap. Ada tiga aspek yang patut menjadi perhatian.
Pertama, evaluasi pembiayaan kesehatan saat darurat. Pemerintah dapat menilai apakah perlindungan yang tersedia sudah memadai bagi kelompok rentan dan masyarakat terdampak, termasuk kemungkinan bantuan tambahan dengan kriteria penerima dan sumber pendanaan yang jelas.
Kedua, pemerataan kesiapan layanan kesehatan. Penguatan puskesmas dan fasilitas kesehatan di daerah rawan karhutla perlu disertai kesiapan tenaga medis, obat-obatan, sistem rujukan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Ketiga, integrasi peringatan kualitas udara dengan respons kesehatan. Pemantauan polusi perlu diikuti langkah perlindungan yang terukur, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan sebelum gangguan kesehatan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
Ketiga aspek tersebut dapat menjadi bagian dari evaluasi kebijakan penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat selama dan setelah bencana.
Perlindungan Kesehatan Harus Menjadi Bagian dari Penanganan Karhutla
Karhutla sering menjadi perhatian ketika luas kebakaran meningkat, operasi pemadaman diperluas, atau kabut asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Padahal, dampak kesehatan dapat berlangsung bersamaan dengan proses pemadaman dan pemulihan lingkungan.
Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pengendalian kebakaran, perlindungan lingkungan, kesiapan fasilitas kesehatan, hingga kemudahan masyarakat mendapatkan pengobatan.
Kebijakan Singapura menunjukkan salah satu bentuk respons pemerintah melalui aktivasi subsidi medis khusus saat ancaman kabut asap meningkat. Indonesia memiliki sistem perlindungan kesehatan melalui JKN dan jaringan fasilitas kesehatan yang dapat menjadi fondasi dalam memperkuat respons terhadap dampak karhutla.
Tantangan berikutnya adalah memastikan perlindungan tersebut dapat diakses secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terhadap dampak polusi udara.
Pada akhirnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan atau jumlah personel yang dikerahkan. Perlindungan kesehatan masyarakat juga harus menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan bencana.
Sebab, ketika kualitas udara memburuk dan kabut asap mengancam kesehatan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar peringatan. Mereka membutuhkan layanan kesehatan yang siap, informasi yang jelas, dan akses pengobatan yang terjangkau.
