BicaraPlus – Pemerintah akhirnya mempublikasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada Rabu (7/1/2026), atau tujuh hari setelah tahun anggaran resmi berjalan.
Dalam beleid tersebut, pemerintah membeberkan rincian belanja pemerintah pusat berdasarkan organisasi dan program. Dari dokumen itu terungkap, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga dengan alokasi anggaran belanja negara terbesar pada 2026, yakni mencapai Rp268 triliun.
Anggaran jumbo tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp12,4 triliun serta program pemenuhan gizi nasional yang menyedot Rp255,5 triliun. Rincian itu tercantum dalam lampiran UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).
Di posisi kedua, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memperoleh anggaran belanja sebesar Rp187,1 triliun. Porsi terbesar akan digunakan untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan yang mencapai Rp83,4 triliun. Sementara itu, anggaran untuk program dukungan manajemen Kemenhan tercatat sebesar Rp81,4 triliun.
Posisi ketiga ditempati Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan alokasi belanja mencapai Rp146 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran terbesar dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp73 triliun, disusul program modernisasi alat material khusus serta sarana dan prasarana Polri senilai Rp52,7 triliun.
Selain ketiga institusi tersebut, pemerintah juga menggelontorkan anggaran besar kepada sejumlah kementerian lain. Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh anggaran Rp118,5 triliun, disusul Kementerian Kesehatan sebesar Rp114 triliun. Kementerian Agama mendapatkan alokasi Rp88,8 triliun, sementara Kementerian Sosial kebagian anggaran Rp84,4 triliun.
Selanjutnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh anggaran Rp61,8 triliun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp56,6 triliun, serta Kementerian Keuangan dengan alokasi belanja mencapai Rp52 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp3.842 triliun pada 2026. Angka ini melonjak Rp315 triliun atau 8,9 persen dibandingkan target belanja negara pada 2025 yang sebesar Rp3.527 triliun. Nilainya juga lebih tinggi dari usulan awal pemerintah yang berada di level Rp3.786 triliun.
Belanja negara tersebut akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.149 triliun. Angka ini membengkak sekitar Rp486 triliun atau naik 18,2 persen dibandingkan target akhir 2025 yang sebesar Rp2.663 triliun. Lonjakan belanja pemerintah pusat ini sejalan dengan bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, anggaran transfer ke daerah (TKD) justru mengalami penyusutan. Pada 2026, TKD dipatok sebesar Rp692,99 triliun, turun dari acuan tahun sebelumnya yang mencapai Rp864,1 triliun. Secara keseluruhan, anggaran TKD menciut sekitar Rp171,1 triliun atau 19,8 persen dibandingkan tahun lalu.
