BicaraPlus – Fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Pemerintah mencatat rasio utang luar negeri Indonesia masih berada di level rendah, yakni sekitar 29,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika digabungkan dengan utang dalam negeri, total rasio utang nasional berada di kisaran 40 persen dari PDB, yang masih tergolong rendah dibandingkan banyak negara di dunia.
Data tersebut menunjukkan ruang fiskal Indonesia masih relatif aman untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga energi.
Selain rasio utang yang terjaga, cadangan devisa Indonesia juga menunjukkan penguatan signifikan. Posisi cadangan devisa saat ini mencapai US$151,9 miliar, setara dengan pembiayaan sekitar enam bulan impor. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran US$140 miliar.
Kinerja perdagangan luar negeri turut menjadi penopang stabilitas ekonomi nasional. Rasio perdagangan internasional Indonesia tercatat sekitar 42 persen terhadap PDB. Peningkatan ekspor komoditas strategis seperti batu bara, nikel, tembaga, dan karet menghasilkan nilai ekspor sekitar US$47 miliar, yang mampu mengompensasi defisit migas sebesar US$19,5 miliar.
Surplus dari sektor komoditas tersebut menciptakan mekanisme natural hedging, di mana peningkatan ekspor membantu menekan dampak defisit impor energi terhadap neraca perdagangan.
Upaya penguatan stabilitas eksternal juga dilakukan melalui peningkatan penggunaan Local Currency Settlement (LCS) dalam transaksi perdagangan internasional. Nilai transaksi menggunakan mata uang lokal dengan sejumlah negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan China meningkat signifikan menjadi sekitar US$25,56 miliar, naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level US$12,9 miliar.
Peningkatan penggunaan mata uang lokal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus menekan tekanan terhadap nilai tukar rupiah di pasar global.
Dalam menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam guncangan ekonomi (shock absorber). Pemerintah mengalokasikan bantuan pangan sekitar Rp11,92 triliun serta anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) sekitar Rp10 triliun untuk menjaga konsumsi domestik.
Di sisi penerimaan negara, kinerja pajak menunjukkan tren yang sangat kuat. Hingga Februari 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan diperkirakan meningkat lebih tinggi pada Maret seiring periode pelaporan wajib pajak.
Pemerintah juga terus memantau potensi risiko dari fluktuasi harga minyak dunia. Dalam sejarah 25 tahun terakhir, harga minyak pernah mencapai US$139 per barel pada 2008 sebelum jatuh akibat krisis keuangan global. Pada periode konflik geopolitik seperti Arab Spring dan perang Rusia–Ukraina, harga minyak juga sempat melonjak hingga di atas US$100 per barel.
Indonesia menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang umumnya berada sekitar US$3 di bawah harga Brent sebagai acuan perhitungan fiskal. Berbagai skenario durasi konflik global, mulai dari lima hingga sepuluh bulan, disiapkan untuk mengantisipasi dampak lonjakan harga energi terhadap APBN.
Dengan rasio utang yang rendah, cadangan devisa yang kuat, serta kinerja ekspor komoditas yang positif, pemerintah menilai ketahanan ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang solid di tengah tekanan global yang terus berubah.
