BicaraPlus – Pemerintah menunda target ambisius untuk menjangkau 82,9 juta penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Februari 2026. Semula, target itu dicanangkan rampung pada akhir tahun ini. Alasannya, pembangunan dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah belum sepenuhnya tuntas.
“Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.
Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 36,7 juta penerima di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan. Angka itu memang baru separuh dari total target, namun BGN menyebut pelaksanaan lapangan masih “on track”, dengan 12.508 dapur umum (SPPG) yang sudah berdiri dan beroperasi.
Program MBG menjadi salah satu ikon pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dirancang bukan sekadar untuk menekan angka gizi buruk, tapi juga memperkuat rantai ekonomi pangan lokal. Setiap SPPG bekerja sama dengan petani, nelayan, dan pelaku UMKM daerah untuk memastikan bahan pangan yang disajikan berasal dari sekitar wilayah penerima.
Meski demikian, Dadan mengakui ada sejumlah hambatan di lapangan. Ia tidak menjelaskan secara rinci, tapi menyebut adanya “gangguan” yang menghambat verifikasi dan distribusi, baik secara fisik maupun digital.
“Karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai diganggu,” katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Gangguan di “udara” yang dimaksud mengacu pada serangan siber terhadap sistem pendaftaran dan verifikasi SPPG.
“Ketika sistem kita diganggu, otomatis proses verifikasi penerima dan data dapur pun terganggu. Tapi, alhamdulillah sejauh ini bisa kita atasi, masih on track,” ujar Dadan.
Penundaan ini menjadi catatan tersendiri di tengah upaya pemerintah menjaga keberlanjutan program populis terbesar dalam dekade terakhir.
MBG bukan hanya kebijakan pangan, tapi juga simbol politik kesejahteraan, negara hadir di meja makan rakyatnya.
Namun, seperti banyak proyek besar lainnya, ambisi tak selalu sejalan dengan kesiapan infrastruktur dan keamanan digital.
Dadan optimistis target masih bisa dicapai, asal “tidak ada gangguan berarti.”
