Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tetapkan Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai Bencana Nasional

WhatsApp Image 2025 11 30 at 18.47.47

BicaraPlus – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, meminta Pemerintah Pusat mempertimbangkan penetapan status Bencana Nasional atas peristiwa banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sultan mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak masukan dari pemerintah daerah dan para Senator DPD RI dari ketiga provinsi tersebut, yang mendesak adanya peningkatan status penanganan bencana.

“Kami memahami dan mengapresiasi kerja cepat Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait yang telah menyalurkan berbagai kebutuhan mendesak bagi para korban. Presiden Prabowo bahkan terus memantau secara langsung perkembangan bencana ini dari waktu ke waktu,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Minggu (30/11).

Namun, menurut Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, skala dampak bencana kali ini sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah dan membutuhkan penanganan intensif pada level nasional.“Hampir seluruh akses darat menuju lokasi banjir lumpuh total. Kondisi ini membuat distribusi bantuan kemanusiaan sangat terhambat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kemampuan fiskal pemerintah daerah juga tidak mencukupi untuk menangani bencana berskala besar seperti ini. Kebijakan efisiensi APBD yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.

“Sangat sulit berharap pemerintah daerah mengatasi bencana yang begitu masif sendiri. Kami dapat merasakan para kepala daerah menghadapi kebuntuan anggaran,” jelas Sultan.

Mengacu pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Sultan menilai seluruh indikator penetapan Bencana Nasional telah terpenuhi—mulai dari jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, hingga luas wilayah terdampak dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

“Secara objektif, peristiwa ini bahkan dapat dikategorikan sebagai bencana ekologis. Dampaknya sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah dan membutuhkan intervensi penuh dari Pemerintah Pusat,” tandasnya.

Berdasarkan data terbaru BNPB, korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera mencapai angka memprihatinkan: 166 orang di Sumatera Utara, 47 orang di Aceh, dan 90 orang di Sumatera Barat, dengan sejumlah korban masih dinyatakan hilang. Data ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers, Sabtu (29/11).

Bagikan