BicaraPlus – Pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global akibat kenaikan harga energi dan komoditas. Berbagai langkah efisiensi dan kebijakan antisipatif disiapkan untuk menjaga ketahanan fiskal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.
“Efisiensi dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga (K/L), sehingga defisit bisa dijaga sesuai arahan Presiden,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas. Salah satunya dengan meningkatkan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta mengkaji penyesuaian pajak ekspor guna meningkatkan penerimaan negara di tengah tren harga yang naik.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini dilakukan untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan efisiensi energi nasional.
Selain itu, pemerintah tengah mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Skema ini dinilai mampu menghemat konsumsi BBM secara signifikan karena berkurangnya mobilitas masyarakat.
“Ada penghematan mobilitas, sekitar seperlima dari konsumsi bensin biasa,” jelas Airlangga.
Kebijakan WFH direncanakan berlaku tidak hanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga didorong untuk diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah. Implementasinya dijadwalkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dan kondisi global.
Langkah-langkah tersebut mencerminkan respons adaptif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi dan fiskal nasional di tengah ketidakpastian global.
