BicaraPlus – Gelombang protes mahasiswa yang menggema di berbagai daerah akhirnya memaksa DPR bergerak cepat. Menyikapi tekanan publik yang terhimpun dalam “17+8 Tuntutan Rakyat”, DPR berjanji akan menindaklanjutinya melalui evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga dan para anggotanya.
Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025), Pimpinan DPR menegaskan komitmen mereka untuk merespons aspirasi mahasiswa. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa isu ini akan menjadi agenda utama.
“Termasuk 17+8, kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” kata Dasco.
Ia menambahkan, sejumlah pokok aspirasi sudah disampaikan langsung oleh perwakilan mahasiswa dalam audiensi hari itu, mulai dari evaluasi tunjangan hingga peningkatan transparansi kegiatan DPR.
“Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8,” ujarnya.
Tuntutan 17+8: Reformasi, Transparansi, dan Empati
Lalu, apa sebenarnya isi “17+8 Tuntutan Rakyat” yang kini ramai di media sosial? Gerakan ini terbagi menjadi dua bagian: 17 desakan yang harus diselesaikan dalam waktu satu minggu, serta delapan agenda yang ditargetkan tuntas dalam satu tahun. Semuanya mencerminkan dorongan publik untuk transparansi, reformasi, dan empati dari para wakil rakyat.
Tuntutan yang Mesti Diselesaikan dalam Seminggu:
- Membentuk tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat dan pelanggaran HAM.
- Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
- Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
- Menyelidiki kepemilikan harta anggota DPR.
- Meningkatkan partisipasi DPR dalam ruang dialog publik.
Tuntutan yang Mesti Diselesaikan dalam Satu Tahun:
- Reformasi besar-besaran DPR dan partai politik.
- Reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
- Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
- Memperkuat Komnas HAM.
Sebagai langkah awal, Dasco menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa atas kekeliruan dan kekurangan DPR dalam menjalankan tugasnya. Permintaan maaf ini, menurutnya, akan diiringi dengan evaluasi dan perbaikan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Dasco juga menegaskan komitmen untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025 dan menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri secara lebih transparan.
Sejumlah langkah tersebut dimaksudkan sebagai sinyal keseriusan DPR dalam menanggapi desakan publik. Namun, publik kini menunggu: apakah komitmen tersebut benar-benar akan menjadi titik balik bagi DPR menuju lembaga yang lebih transparan dan akuntabel, atau hanya berhenti sebagai janji politik semata.
Foto: Dok. Gerindra
