BicaraPlus – Masalah serapan belanja negara yang lambat dan hambatan investasi yang membelit birokrasi telah lama menjadi duri dalam daging perekonomian nasional. Namun, persoalan ini tampaknya mendapat perhatian serius dari bendahara negara yang baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan sebuah permintaan khusus yang ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sesaat setelah dirinya dilantik.
Permintaan itu bersifat mendesak, pembentukan tim khusus lintas kementerian untuk mengurai simpul-simpul penghambat (debottlenecking) belanja negara dan investasi.
“Saya bilang ke Pak Presiden waktu itu, ‘Pak, boleh enggak saya bikin tim debottlenecking?’,” kata Purbaya dalam forum Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta.
Presiden Prabowo, klaim Purbaya, langsung menyetujui. Respons cepat ini menjadi landasan institusional bagi lahirnya Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), sebuah tim ad hoc yang bertujuan memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran.
“Sampai sekarang disetujui. Tapi bukan saya sendiri, itu dengan menteri-menteri lain, Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya enggak jalan sendiri,” ujarnya, menegaskan upaya kolektif lembaga.
Komposisi Elite dan Tiga Pokja Strategis
Satgas P2SP dibentuk dengan komposisi pimpinan yang sangat elit: Ketua I dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua II oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi Wakil Ketua I, didampingi Wakil Ketua II Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Ketua III Menteri PPN Rachmat Pambudy. Total, Satgas ini melibatkan 29 menteri dan kepala badan sebagai anggotanya.
Sebagaimana disampaikan Ferry Irawan, Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian, Satgas P2SP ini membagi fokus kerjanya menjadi tiga kelompok kerja (Pokja) strategis:
Pokja I: Monitoring Realisasi Anggaran
Pokja II: Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking)
Pokja III: Dukungan Deregulasi dan Penegakkan Hukum
Ancaman Reshuffling Anggaran
Fokus utama yang menggarisbawahi urgensi inisiatif ini ada pada Pokja I. Kelompok kerja ini bertanggung jawab memonitor anggaran yang tidak terserap atau dieksekusi lambat oleh Kementerian/Lembaga (K/L).
Ferry Irawan menegaskan bahwa evaluasi ini memiliki tenggat waktu yang ketat, yakni akhir Oktober 2025.
“Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak,” kata Ferry. Jika suatu K/L masuk kategori lambat dalam membelanjakan anggarannya, sisanya akan dipindah atau di-reshuffle ke K/L lain yang memiliki program lebih siap dan kecepatan eksekusi yang teruji, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sementara Pokja II akan menjadi garda terdepan dalam mengurai segala hambatan birokrasi di dunia usaha, dan Pokja III akan memastikan aspek penegakkan hukum mendukung iklim investasi.
Dengan adanya Satgas P2SP, permintaan khusus Menteri Purbaya kini terinstitusionalisasi. Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya untuk tidak toleran terhadap anggaran yang “menganggur” dan birokrasi yang menghambat investasi, menjadikan efisiensi sebagai norma baru pengelolaan keuangan negara.
