BicaraPlus – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang terarah, disiplin fiskal, serta pelibatan aktif sektor swasta.
Hal tersebut disampaikannya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2026 di Jakarta, Rabu (22/4).
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8 persen sebagai bagian dari agenda jangka panjang. Untuk mencapai target tersebut, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin dan kontribusi sektor swasta dinilai menjadi kunci utama.
“Sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen aktivitas ekonomi. Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan untuk mendorong sektor swasta tumbuh dan memberi kontribusi yang lebih signifikan,” ujar Purbaya.
Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional, ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh. Pertumbuhan ekonomi saat ini stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali.
Selain itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta rasio utang sekitar 40 persen menunjukkan pengelolaan fiskal yang prudent.
Penerimaan negara juga mencatatkan kinerja positif. Penerimaan pajak tumbuh hingga 30 persen pada dua bulan pertama 2026. Pemerintah juga memiliki ruang fiskal yang cukup, didukung oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL), untuk meredam dampak gejolak harga energi global.
“Defisit terkendali, buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern, kredibilitas adalah segalanya,” kata Purbaya.
Dalam sektor infrastruktur, pemerintah akan lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas. Fokus diarahkan pada proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda yang besar.
APBN, lanjutnya, tidak dirancang untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan skema pembiayaan campuran (blended finance) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) guna menarik partisipasi swasta.
“Belanja pemerintah hanya sekitar 10 persen dari PDB. Sisanya berasal dari sektor swasta. Karena itu, kita dorong public-private partnership dan peran lembaga seperti PT SMI,” ujarnya.
