BicaraPlus – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa fenomena kontra terhadap kebijakan pemerintah bukanlah hal baru dalam sejarah bangsa. Dalam Taklimat Presiden RI pada Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih, Rabu (8/4/2026), Prabowo menyebut sejak era penjajahan selalu ada pihak dari bangsa sendiri yang justru mempermudah kekuatan asing menguasai dan merampok kekayaan negara.
Menurut Presiden Prabowo, bibit dengki, iri, kebencian, hingga dendam merupakan bagian dari dinamika manusia dan selalu hadir dalam perjalanan sebuah bangsa. Karena itu, pemerintah tidak boleh terkejut menghadapi gelombang kontra atau resistensi terhadap kebijakan yang dijalankan.
Namun, yang kini menjadi tantangan jauh lebih kompleks adalah perkembangan teknologi digital. Presiden menyoroti bagaimana satu orang kini dapat mengoperasikan ribuan akun media sosial, lalu memperbesar efeknya melalui jaringan akun lain sehingga seolah-olah muncul gelombang opini publik yang sangat besar.
Fenomena tersebut dikenal sebagai echo chamber, yaitu efek gema informasi yang membuat isu kecil tampak masif dan mampu menciptakan kegaduhan nasional. Dalam perspektif intelijen, pola ini dapat digunakan untuk melemahkan stabilitas sebuah negara tanpa harus mengirim pasukan atau serangan fisik.“Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, fitnah, hoaks,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga mengungkap pengalaman pribadinya menjadi sasaran manipulasi AI. Ia mengaku pernah melihat video editan yang menampilkan dirinya bernyanyi dengan suara merdu hingga berpidato dalam bahasa Mandarin dan Arab sesuatu yang tidak pernah ia lakukan.
Pernyataan ini mempertegas bahwa fenomena kontra terhadap kebijakan pemerintah kini tidak hanya lahir dari perbedaan pandangan politik, tetapi juga diperbesar oleh disinformasi digital, akun ternak, deepfake AI, dan perang narasi di media sosial.
Secara politik, pidato ini menjadi pesan kuat bahwa pemerintahan melihat tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada implementasi kebijakan, tetapi juga pada pertempuran persepsi publik di era AI. Karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah tetap fokus bekerja, waspada terhadap fitnah, dan tidak terjebak dalam kebisingan opini digital.
