BicaraPlus – Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025 di Istana Negara diwarnai dengan catatan sejarah yang sarat makna. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa. Keputusan ini menjadi sorotan utama karena berhasil menyatukan figur-figur yang selama ini berada di kutub ideologis dan sosial yang berbeda.
Dalam upacara yang diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Presiden Prabowo menyerahkan langsung gelar tersebut kepada ahli waris, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025.
Di antara sepuluh nama yang ditetapkan, terdapat pengakuan resmi untuk dua presiden terdahulu, yakni Presiden ke-2 Jenderal Besar H. M. Soeharto dan Presiden ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kehadiran kedua tokoh sentral yang memiliki warisan politik sangat berbeda dalam satu daftar penghargaan Pahlawan Nasional menandai sebuah upaya rekonsiliasi dan pengakuan atas sumbangsih mereka di bidang masing-masing.
Namun, yang paling mengundang perhatian publik adalah pengakuan terhadap Marsinah (Alm.). Aktivis buruh asal Jawa Timur ini, yang namanya menjadi simbol perjuangan hak-hak pekerja, dianugerahkan gelar untuk bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan. Pengakuan ini menyandingkannya secara simbolis dengan tokoh militer seperti Jenderal TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo (Alm.), yang mendapat gelar untuk Perjuangan Bersenjata.
Keempat sosok ini, dua presiden, seorang jenderal, dan seorang aktivis buruh, menjadi representasi spektrum perjuangan yang begitu luas dalam sejarah modern Indonesia.
Pemberian gelar ini menegaskan pengakuan negara terhadap kontribusi lintas bidang, mulai dari perjuangan bersenjata hingga pendidikan Islam dan diplomasi.
Selain tokoh-tokoh utama, daftar tersebut juga memuat nama-nama besar lain yang memiliki jejak pengabdian mendalam:
Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), tokoh Hukum dan Politik.
Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Sumatera Barat), pejuang Pendidikan Islam.
Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin (NTB), tokoh Pendidikan dan Diplomasi.
Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), tokoh Pendidikan Islam.
Almarhum Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara), pejuang Bersenjata.
Almarhum Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), tokoh Politik dan Diplomasi.
Acara penganugerahan ini turut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Mensos Saifullah Yusuf dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta pimpinan lembaga tinggi negara seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Ketua MPR Ahmad Muzani.
Keputusan Presiden Prabowo ini, yang mencakup spektrum tokoh yang begitu luas dan bahkan kontras, dapat dibaca sebagai upaya politik untuk mengukuhkan narasi sejarah yang inklusif, mengakui semua sumbangsih yang pernah diberikan kepada bangsa, terlepas dari friksi politik di masa lalu.
