BicaraPlus – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia tidak pernah berkomitmen untuk menyumbang 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp15 triliun demi menjadi anggota tetap dalam “Dewan Perdamaian” yang diusulkan Amerika Serikat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam tayangan di kanal YouTube Istana Kepresidenan Indonesia, belum lama ini.
“Kami tidak pernah mengatakan akan menyumbangkan 1 miliar dolar,” ujarnya. Ia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada komitmen finansial apa pun dari Indonesia terkait inisiatif tersebut.
Prabowo menjelaskan, Indonesia hanya mempertimbangkan partisipasi dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian, bukan kontribusi dana besar seperti yang disyaratkan dalam mekanisme awal.
Dalam skema yang diusulkan, negara yang ingin menjadi anggota tetap “Dewan Perdamaian” diwajibkan menyumbang dana sebesar 1 miliar dolar AS.
Inisiatif ini sendiri muncul setelah Amerika Serikat, bersama Qatar dan Mesir, memediasi kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza.
Prabowo diketahui sempat menghadiri pertemuan perdana forum tersebut di Washington bulan lalu.
Namun, ia memberi sinyal bahwa Indonesia bisa saja menarik diri jika mekanisme yang ada tidak menguntungkan Palestina atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
Menurutnya, semua bentuk kerja sama internasional tetap harus berpijak pada prinsip utama: kepentingan bangsa dan solidaritas terhadap Palestina.
Rencana keterlibatan Indonesia dalam inisiatif ini juga menuai sorotan di dalam negeri.
Sejumlah kelompok Islamis mengkritik langkah tersebut, terutama setelah Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 8.000 personel dalam misi penjaga perdamaian di Gaza.
Kritik tersebut umumnya berkaitan dengan kekhawatiran terhadap posisi Indonesia dalam konflik, serta implikasi politik dan kemanusiaan dari keterlibatan tersebut.
Di tengah dinamika tersebut, pembahasan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait kemungkinan partisipasi dalam misi penjaga perdamaian kini dihentikan sementara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa proses negosiasi masih ditangguhkan, tanpa kejelasan kapan akan dilanjutkan.
Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup sensitif: di satu sisi ada dorongan untuk berperan dalam upaya perdamaian global, tetapi di sisi lain, ada tekanan untuk tetap berhati-hati, baik dari dalam negeri maupun dalam menjaga kepentingan nasional.
