BicaraPlus — Estafet kepemimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi berganti. Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai Kepala BRIN dan Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN, Senin (10/11) di Istana Negara. Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 123/P Tahun 2025 yang menandai reposisi fundamental pada lembaga sentral riset nasional tersebut.
Prosesi pelantikan berlangsung formal, ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Suasana khidmat di Istana Negara ditegaskan oleh ikrar para pejabat baru untuk mengemban amanah.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian penggalan sumpah jabatan yang didiktekan Presiden.
Selepas penandatanganan berita acara dan jabat tangan ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sorotan tertuju pada Kepala BRIN yang baru, Arif Satria. Mantan rektor yang memiliki rekam jejak kuat di dunia akademis ini menyampaikan bahwa penugasannya adalah amanah yang sejalan dengan bidang yang selama ini ia geluti.
Tiga Pilar Strategis BRIN
Langkah BRIN ke depan, di bawah kepemimpinan Arif Satria, dipastikan akan menyelaraskan diri secara ketat dengan visi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo. Arif mengungkap bahwa komunikasi intens dengan Presiden dalam berbagai forum, termasuk pertemuan rektor dan kegiatan Kementerian Pertahanan, memberinya pemahaman mendalam tentang arah yang diinginkan pemerintah.
“Saya banyak menangkap pesan-pesan beliau terkait arah Indonesia ke depan,” ujar Arif kepada awak media usai pelantikan. Ia menjabarkan fokus BRIN akan dikerucutkan pada tiga pilar utama yang dianggap krusial bagi ketahanan dan kemajuan bangsa.
“Insyaallah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air. Saya kira tiga bidang itulah yang perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik,” tegasnya.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Arif Satria menekankan bahwa riset dan inovasi (R&D) merupakan motor penggerak yang berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi. Negara-negara dengan indeks inovasi global yang tinggi, hampir pasti memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita yang tinggi pula, menjadikannya imperatif untuk menggenjot bidang R&D ini.
Konsolidasi dan Ekosistem Daerah
Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah pertama yang dicanangkan Arif adalah konsolidasi nasional di bidang riset dan inovasi. Konsolidasi ini disebutnya krusial untuk memperkuat ekosistem riset, baik secara horizontal antarlembaga maupun vertikal dengan pemerintah daerah.
Penguatan riset di tingkat daerah menjadi prioritas tak terelakkan. BRIN berpandangan bahwa setiap provinsi memiliki keunikan masalah dan potensi lokal yang hanya dapat dioptimalkan melalui pendekatan riset yang spesifik.
“Langkah konkret yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempercepat pengembangan dan penguatan sains technopark di setiap daerah. Di setiap daerah, sains technopark itu akan menjadi pilar bagi ekonomi daerah karena menjembatani dunia riset dengan dunia industri,” jelas Arif.
Sebagai hasil peleburan berbagai badan litbang dari kementerian teknis, BRIN selanjutnya akan memfokuskan kegiatannya pada riset yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perumusan kebijakan publik.
Arif Satria menutup keterangannya dengan menegaskan kembali komitmen politik di balik pengangkatannya, “Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menempatkan R&D sebagai salah satu pilar penting dalam kemajuan ekonomi. Itulah yang kemudian harus kita terjemahkan dalam berbagai langkah-langkah strategis maupun taktis.”
Pelantikan ini disaksikan oleh para figur kunci dalam pemerintahan, termasuk pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menandakan bahwa BRIN bukan hanya lembaga teknis, tetapi kini berada di poros strategis pembangunan nasional.
